KUNINGAN (MASS) – Sejak Gubernur Jabar mengatakan akan memberikan bantuan bagi warga yang terdampak virus corona, warga Kuningan langsung menyerbu ke kantor Kepala Desa. Meski belum disalurkan namun warga berharap mereka mendapatkan bantuan tersebut.
“Saat seperti ini mah harus mendapatkan semua, kecuali PNS dan orang kaya. Saya berharap pendataanya tepat dan jangan salah sasaran karena bisa berbahaya,” ujar Eka salah satu driver ojol.
Terpisah Kepala Dinas Sosial Kuningan Drs Dudi Budiana MSi melalui Kabid Rehabilitasi Sosial Hj Engking Sarki menyebutkan, terkait siapa yang mendapatkan bantuan pihaknya saat ini tengah melakukan pendataan dan akan langsung disetor ke Pemprov Jabar.
“Masih rekap data dari desanya, sampai sore ini jam 16.00 WIB. Nanti apabila sudah beres diinfokan,” ujarnya, Senin (6/4/2020).
Seperti diketahui Pemprov Jabar mengalokasikan Rp16,2 triliun lebih untuk menanggulangi dampak sosial dan ekonomi pandemik COVID-19. Sebanyak Rp3,2 triliun untuk bantuan pangan. Sedangakan sisanya dalam bentuk padat karya dari berbagai proyek investasi di Jabar senilai Rp13 triliun.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat konferensi pers di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (3/4/2020) sore menjelaskan bantuan pangan dan tunai Rp3,2 triliun dapat membantu 15 persen masyarakat ekonomi terbawah, di luar 25 persen yang telah ditanggung Pemerintah Pusat seperti program Kartu Sembako dan Program Keluarga Harapan.
Sehingga gabungan bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemda Provinsi Jabar dapat menjangkau 40 persen warga miskin baru. Belum lagi ditambah anggaran dari pemerintah kabupaten/pemerintah kota, maka warga miskin yang akan terbantu bisa di atas 40 persen.
“Sebagian kota/kabupaten juga saya apresiasi, mereka berniat untuk menambahi kekurangan-kekurangan jika memungkinkan,” kata Kang Emil.
Khusus untuk bantuan pangan dan tunai, telah ditetapkan jumlah per kepala keluarga Rp500 ribu dan akan segera diberikan dalam waktu dekat. Saat ini Pemda Provinsi Jabar sedang mendata siapa saja warga miskin baru yang berhak.
Setelah pendataan rampung, para wali kota/bupati diminta segera mengeluarkan surat keputusan (SK) yang akan ditindaklanjuti Pemda Provinsi Jabar untuk menyalurkan dana tersebut.
Menurut RK , bantuan pangan Rp500 ribu itu 1/3 diberikan dalam bentuk tunai dan 2/3 dalam bentuk sembako. Untuk menstimulus multiplier effect, Pemda Provinsi Jabar dibantu Perum Bulog akan membeli sembako dari para pedagang pasar tradisional.
Kemudian dalam penyaluran bantuan akan melibatkan PT Pos Indonesia dan ojek online dari berbagai vendor. Para sopir ojol itu akan diberikan insentif khusus dari pemerintah, di luar kredit atau bonus yang mereka dapat dari aplikator.
“Jadi para pedagang pasar tong hariwang, kami akan membeli jika ada tren turun dalam penjualan di pasar-pasar. Kami juga membayar tim ojol itu dengan insentif dan upah yang datang dari anggaran Rp3,2 triliun itu,” jelasnya.
Proses pemberian bantuan pangan, kata Kang Emil, akan diberikan dalam dua gelombang. Gelombang pertama bantuan akan diberikan kepada mereka yang sudah terdata. Sementara gelombang kedua akan diberikan kepada mereka yang terlewat saat pendataan.
“Jadi, kami menyisihkan 20 persen (bantuan) dari yang sekarang ada untuk meng-cover mereka-mereka yang merasa perlu dibantu tapi tidak terdata,” jelasnya.
Sementara itu, Sekda Jabar Setiawan sebelumnya mengatakan, ada beberapa bidang pekerja yang berhak mendapatkan bantuan yakni yaitu satu pekerja di bidang perdagangan dan jasa. Lalu, dua, pekerja di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan budidaya, dan tangkap.
Kemudian yang ketiga di bidang pariwisata, kempat, di bidang transportasi, kelima pekerja di bidang industri. Kelima pekerja itu semuanya yang berskala usaha mikro dan kecil dan kriteria terakhir atau keenam yaitu penduduk yang bekerja sebagai pemulung. (agus/rls)
