KUNINGAN (Mass) – Gagasan Kabupaten Kuningan sebagai kabupaten pendidikan ternyata menuai kritikan dari Ketua Komisi IV DPRD Kuningan H Ujang Kosasih MSi. Kuningan perlu persiapan matang apabila ingin menjadi kabupaten pendidikan, agar tidak dipandang hanya sebatas slogan saja.
“Kita sempat pertanyakan kepada Dinas Pendidikan, bahwa kita mencanangkan Kabupaten Kuningan sebagai kabupaten pendidikan, nah ini kan harusnya ada indikator, ada parameter yang mengkerucut kearah sana. Bagaimana sisi anggarannya, bagaimana sisi keberadaan gurunya, bagaimana sinergitas dengan stake holder pendidikan misalnya ada masyarakat dan dewan pendidikan, bagaimana pula sarana dan prasarana pendidikannya, karena masih banyak juga sekolah yang harus direhab baik kerusakan ringan maupun berat,” kata Ketua Komisi IV DPRD H Ujang Kosasih MSi kepada kuninganmass.com di ruang kerjanya, Jumat (3/3).
Atas kondisi tersebut, Ujang mempertanyakan, apakah hal itu menjadi salah satu indikator atau tidak, dalam sebuah pencapaian gagasan Kuningan sebagai kabupaten pendidikan. Bagaimana sebetulnya wujud dari sebuah kabupaten pendidikan yang dimaksud.
“Kalau misalnya kondisi itu menjadi salah satu indikator, sudah terpenuhi belum jika kita akhirnya mencanangkan Kuningan sebagai kabupaten pendidikan. Kenyataannya memang, soal sarana dan prasarana masih kurang sesuai dengan label kabupaten pendidikan, belum lagi soal pemerataan guru di setiap pelosok daerah bahkan malah kekurangan guru, soal anggaran juga masih jauh dari harapan masa cuma dua sekian persen, idealnya minimal sama dengan undang-undang lah yang mengharuskan 20 persen,” ungkapnya.
Bahkan Ujang merasa heran, pencanangan kabupaten pendidikan itu dasar yuridis formalnya apa. Apakah hal itu didasarkan atas peraturan bupati, atau didasarkan atas peraturan daerah yang dibentuk dengan DPRD.
“Jadi kami mempertanyakan soal pencanangan kabupaten pendidikan, seriuskah itu atau hanya main-main saja. Terkait dengan pencanangan kabupaten pendidikan, justru Dinas Pendidikan sendiri belum mempunyai konsepsi yang jelas dan khusus, bahwa kabupaten pendidikan itu apa seperti apa, dan itu belum bisa disampaikan secara utuh,” pungkasnya. (andri)
