KUNINGAN (MASS) – Kasus Ujang memasuki babak baru. Ternyata apa yang didakwakan berupa penebangan pohon mahoni, tidak masuk dalam perjanjian kerjasama yang tertuang dalam Nota Perjanjian Kerjasama Tahun 2008.
“Kami menggarisbawahi berdasarkan surat dakwaan dan perkataan Danru (Dedi Mulyadi) menyatakan bahwa Pakembangan blok 40B, tercantum pohon mahoni merupakan tanaman utama. Padahal dalam nota kerjasama tercantum pohon Pinus,” ungkap Fauzan, Jum’at (8/2/2019).
Selain itu, lanjut Fauzan, dalam nota perjanjian tercantum blok 40B itu bukan Cikokol melainkan Mangkubumi. Sedangkan garapan Ujang itu di 40A yaitu Cikokol yang tertanam pohon Pinus.
“Pak Ujang itu warga Dusun Sukamukti dan itu masuknya ke blok Cikokol. Sedangkan informasi yang tersebar bahwa Cikokol itu masuk anak petak 40B itu keliru. Yang benar itu Cikokol 40A,” jelasnya.
Ketika dikonfirmasikan, Wakil Kepala Perum Perhutani KPH Kuningan Mulyana Setiawan mengatakan, dalam aturan Perhutani terjadi penataan perencanaan setiap 5 tahun sekali sehingga nota perjanjiannya berubah. Setelah penataan, kadang-kadang ada beberapa anak petak yang berubah.
“Petaknya tetap 40. Setelah penataan, kadang kadang dari 40 itu dalam perencanaannya beberapa anak petak berubah menjadi anak petak baru karena beberapa faktor, contohnya kelas hutan yang berubah,” paparnya.
Menurutnya, pasca penataan baru langsung disosialisasikan. “Sosialisasi itu dilakukan secara otomatis oleh petugas di lapangan,” imbuhnya.
Sementara itu, muncul dugaan adanya pemerasan terhadap Ujang yang terjadi di Kantor BKPH Garawangi. Pihak keluarga dimintai uang sebesar satu juta rupiah sebagai tebusan supaya tidak sampai diproses ke Polres.
“Sebelum terjadi kasus ini, oknum Perhutani meminta uang sebesar 1,2 juta kepada setiap kelompok dengan jaminan boleh menebang pohon. Jadi ada perjanjian tidak tertulis. Dan kalaupun dipidana (Ujang), oknum tersebut harus diproses,” kata Fauzan didampingi Sugiono.
Dugaan tersebut dijawab oleh Kepala Perum Perhutani KPH Kuningan Uum Maksum. Uum menyebutkan dirinya tidak mengetahui akan hal itu. Bahkan informasinya pun tidak ada yang masuk.
“Tidak ada ijin penebangan yang meminta uang ke lapangan dan tidak ada biaya untuk ijin penebangan di Perhutani. Karena Perhutani mempunyai perencanaan yang sudah jelas secara hukum dan itu sudah dilakukan secara internal,” jelas Uum.
Uum melanjutkan, keluarnya kegiatan di lapangan dikeluarkan SPK yang ditandatangani oleh ADM yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkannya. Keluarnya SPK itu berdasarkan rencana yang sudah disusun dan sudah disahkan oleh divisi regional yang disetujui oleh Kementerian LHK di Jakarta. (ali)
