KUNINGAN (MASS) – Bukan saja nilainya kecil, uang perjalanan (UP) para guru honorer pun telat bayar. Dari keterangan Korda FHK2I (Forum Honorer Kategori 2 Indonesia) Kuningan, Undang Sutisna, UP tersebut belum dibayarkan 2 bulan.
Tak heran jika kini mereka menuntutnya. Bahkan para tenaga honorer K2 menggelar pertemuan di kawasan Tamkot, Selasa (3/4/2018). Mereka mengancam turun ke jalan jika tuntutannya tidak segera dipenuhi.
“Bagi kami, UP itu sangat berharga untuk keberlangsungan kehidupan sehari-hari. Pemda harus meresponnya. Jika minggu depan belum cair maka ribuan guru honorer siap demo turun ke jalan,” tegas Undang.
Menurutnya, honorer K2 di lingkup dinas pendidikan gelisah dan kecewa dengan tidak turunnya UP selama dua bulan. Padahal, tahun sebelumnya UP rutin keluar setiap bulan yang dibayarkan kepada para tenaga honorer yang memiliki hak untuk menerimanya.
“UP biasanya rutin keluar tiap bulan, sebelumnya UP besaran hanya Rp100 ribu per bulan. Namun pada Januari 2018 naik menjadi Rp250 ribu per bulan, ini pun setelah selama 10 tahun lamanya baru naik yakni dari tahun 2007 sampai Desember 2017,” ungkapnya.
Namun pada Februari hingga Maret, bahkan sampai awal April 2018 belum turun. Menurut dia wajar kalau para honorer gelisah karena hanya itu tambahan honorer di kependidikan setelah honor yang diterima dari sekolahnya.
Pembayaran dari honor sekolah pun sambungnya, tergantung keluarnya Dana BOS. Kadang diterima sebulan sekali, kadang pula 3 bulan sekali. Diakuinya selama ini mereka hanya mengandalkan dari honor sekolah dan tunjangan UP tersebut.
“Jadi sekali lagi kami menegaskan jika minggu ini belum ada keputusan, honorer siap turun jalan. Memang nominalnya tidak seberapa, tapi UP sangat berharga untuk menghidupi anak, istri dan keluarga dirumah,” keluhnya.
Dia pun meminta UPTD untuk mengecek kembali honorer yang mendapatkan UP tersebut. Sebab ada laporan di lapangan bahwa ada temuan honorer yang masa kerja diatas tahun 2005 pada Januari lalu menerima UP, padahal sebelumnya honorer tersebut tidak pernah menerima UP.
“Kan yang mendapatkan UP itu honorer dengan masa kerjanya per Desember 2005 kebawah. Kami mohon UPTD bisa kroscek laporan yang kami terima dari lapangan,” harapnya.
Disebutkan, ada ribuan tenaga honorer yang menerima UP baik dari Honorer K2 sebanyak 950 orang lebih maupun non kategori dengan jumlah 600 orang. Jika hingga minggu depan belum ada jawaban dan perhatian pasti dari pemerintah daerah, maka ribuan tenaga honorer siap demo akbar ke jalan.
“Kami juga prihatin karena adapula honorer dari sekolah yang honornya belum juga dibayar, UP telat, sehingga honorer gelisah harus menghidupi keluarganya bagaimana. Lalu, kami berharap agar Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan untuk fokus juga menyelesaikan Honorer K2 supaya tertib,” pungkasnya. (deden)
