KUNINGAN (MASS) – Di hari yang sama saat Wapres RI Gibran Rakabuming Raka mundur, Kamis (12/11/2026) kemarin, terjadi juga aksi demonstrasi mahasiswa yang mengaku tergabung dalam aliansi BEM Kuningan, di halaman Gedung DPRD Kabupaten Kuningan.
Dalam aksi bertajuk #Indonesiabelumpulih tersebut, mahasiswa dari beberapa kampus itu mengutarakan aspirasi, dengan ragam poin sekaligus, yang disuarakan kepada legislatif. Aksi mereka nampak diterima langsung pimpinan dan anggota DPRD Kuningan.
Koordinator aksi, Asep Kurniawan, mengaku tidak sengaja agendanya berbarengan dengan Wapres RI mundur. Menurutnya, aksi hari ini sudah diagendakanjauh sebelumnya.”Kita juga tidak mengagendakan untuk hal yang dengan Wapres,” ucapnya pasca aksi.
Adapun 5 poin yang menjadi tuntutan aksi adalah sebagai berikut:
#INDONESIA BELUM PULIH
1. Mendesak DPRD Kabupaten Kuningan untuk segera mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) terkait Pencegahan LGBT dan Seks Bebas di Ruang Publik di Kabupaten Kuningan demi menjaga norma sosial dan kenyamanan masyarakat. Serta menuntut hadirnya formulasi kebijakan berbasis rehabilitasi yang komprehensif bagi pelaku, bukan sekedar penindakan represif, melainkan pendekatan pemulihan yang berorientasi pada kemanusiaan.
2. Menuntut Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparat Penegak Hukum menjaga integritas serta bertindak penuh sesuai Tupoksi tanpa terkooptasi kepentingan oligarki. Kecam keras praktik penyadapan ilegal dan kesewenang-wenangan yang mencederai privasi serta menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat sipil. Mempertanyakan dan menuntut ketegasan pengawasan PROPAM dan KOMPOLNAS untuk mengusut tuntas serta menindak oknum aparat yang menyalahgunakan izin.
3. Mendesak Pemerintah Pusat untuk menetapkan bencana KARHUTLA di Kalimantan sebagai Isu Nasional guna mempercepat alokasi sumber daya dan penanganan yang mendesak. Menuntut pemadaman total serta jaminan pemulihan penuh bagi masyarakat sipil yang menjadi korban dampak kesehatan dan ekonomi akibat asap KARHUTLA.
4. Menuntut evaluasi menyeluruh dan transparan terhadap pelaksanaan program unggulan Kabinet Merah Putih, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan KDMP. Menolak tegas pembangunan fasilitas fisik KDMP di kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang mengancam ketahanan pangan dan mengangkangi aturan tata ruang.
5. Menuntut laporan pertanggungjawaban publik atas kinerja 2 tahun DPRD Kabupaten Kuningan dalam menjalankan tupoksi, khususnya dalam pembaharuan Peraturan Daerah (Perda) yang dinilai lambat dan pasif. Mendesak optimalisasi fungsi legislatif dan pengawasan DPRD terhadap eksekutif daerah guna mensukseskan kemajuan Pembangunan dan pengembangan daerah.
(eki)