KUNINGAN (MASS) – Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karangmangu 1, Kabupaten Kuningan, dihentikan sementara menyusul tidak aktifnya kepala SPPG dalam menjalankan tugas di lapangan selama beberapa waktu.
Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi yang melibatkan Satgas P3MBG Kabupaten Kuningan, SPPI Kabupaten Kuningan, koordinator wilayah (Korwil), pihak kecamatan, serta pengelola SPPG. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kuningan, Kamis (12/11/2026).
Satgas P3MBG Kabupaten Kuningan, Agus Basuki, mengatakan keputusan penghentian sementara diambil setelah pihaknya melakukan investigasi serta mengumpulkan sejumlah data dan informasi terkait kondisi operasional SPPG Karangmangu 1.
“Intinya terkait permasalahan SPPG Karangmangu 1 yang saat ini memang kepala SPPG-nya tidak aktif di lapangan. Setelah kita menginvestigasi dan mengumpulkan data dan informasi, akhirnya kita putuskan nanti supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita hentikan dulu operasionalnya sampai dengan nanti kepala SPPG yang baru atau ada petugas yang baru nanti saat melaksanakan tugas di sana, karena dia bertanggung jawab terhadap operasional pelaksanaan MBG di SPPG tersebut,” ujar Agus.
Ia menyebut, penghentian sementara itu berlaku hingga terdapat kepala SPPG atau penanggung jawab baru yang ditugaskan untuk memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan sebagaimana mestinya.
“Kita sepakat hari ini untuk menghentikan sementara operasional SPPG Karangmangu 1 sampai dengan batas waktu nanti ditunjuknya kepala SPPG yang baru,” jelasnya.
Menurut Agus, kepala SPPG memiliki tanggung jawab terhadap seluruh proses pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga distribusi. Karena itu, keberadaan penanggung jawab di lapangan menjadi hal yang harus dipenuhi.
“Jadi intinya kita melakukan investigasi dan secara administratif ya kita akan memberikan hukuman barangkali nanti,” tambahnya.
Agus juga mengungkapkan bahwa permasalahan tersebut sebelumnya telah berlangsung cukup lama. Namun, Satgas terlebih dahulu mengumpulkan informasi dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait sebelum mengambil keputusan.
Ia menambahkan, apabila terjadi permasalahan dalam operasional SPPG, pihak pengelola maupun unsur terkait seharusnya segera menyampaikan laporan kepada Satgas P3MBG tingkat kecamatan maupun kabupaten agar dapat segera dicarikan solusi.
Agus mengimbau seluruh pengelola SPPG di Kabupaten Kuningan agar segera berkoordinasi dengan Pokja P3MBG, pihak kecamatan, maupun Satgas tingkat kabupaten apabila menghadapi kendala operasional.
Sementara itu, Korwil SPPI Kabupaten Kuningan, Nisa, menjelaskan bahwa secara administratif kepala SPPG yang bersangkutan telah mendapatkan hukuman disiplin (hukdis) beberapa kali. Bahkan, sanksi terakhir yang diberikan merupakan hukuman disiplin berat.
“Kalau secara personal atau perorangan itu sudah diurus untuk tindak lanjutnya seperti apa, memang di pusat,” ungkap Nisa.
Ia menyebutkan, proses pergantian kepala SPPG telah diajukan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sejak akhir Oktober dan saat ini masih dalam proses di tingkat pusat.
“Kalo lapor memang baru ke BGN, karena kan ini terkait pergantian kepala SPPG. Memang sedang proses dari pusatnya,” tutur Nisa. (didin)