KUNINGAN (MASS) – Pengamat kebijakan publik, Ketua F Tekkad Soedjarwo, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan segera membentuk Pansus (Panitia Khusus).
Desakan itu dimunculkan Ewo, -sapaan akrab Soedjarwo-, kaitan dengan pengelolaan Mata Air Cipaniis yang dikerjasamakan Kuningan dan Cirebon. Desakannya, agar transparansi dana kompensasi yang diterima dibuka secara menyeluruh.
Apalagi, kasus tersebut saat ini sudah dilaporkan ke Kejati Kuningan. Namun menurut Ewo, persoalan Cipaniis tidak cukup hanya diserahkan kepada proses hukum yang kini telah menjadi perhatian aparat penegak hukum (APH).
DPRD, kata Ewo, punya tanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan pengelolaan kekayaan daerah. Terlebih, persoalan tersebut menyangkut sumber daya alam dan kepentingan masyarakat luas.
“Ini bukan persoalan kecil. Sudah berlangsung sangat lama, melibatkan dua daerah, menyangkut uang yang tidak sedikit, dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. DPRD jangan hanya menjadi penonton. Kalau masyarakat sudah bersuara dan persoalannya sudah masuk ke APH, seharusnya DPRD mengambil langkah konkret dengan membentuk Pansus,” tegas Mang Ewo.
Dengan dibentuknya Pansus, Dewan bisa menelusuri seluruh aspek kerja sama pemanfaatan Mata Air Cipaniis. Mulai dari kewenangan pengelolaan sumber air, legalitas perizinan, volume pengambilan air, kewajiban konservasi, hingga dasar penetapan dana kompensasi.
Tak kalah penting, seluruh penerimaan sejak awal kerja sama juga harus ditelusuri. Termasuk total dana yang telah diterima pemerintah daerah, mekanisme penghitungannya, pencatatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hingga penggunaan dan pertanggungjawaban.
Sujarwo mengingatkan, pemanfaatan Mata Air Cipaniis tidak semestinya hanya dipandang sebagai persoalan bisnis atau kerja sama pelayanan air antardaerah. Sebab, sumber daya alam tersebut juga menyangkut hak masyarakat di daerah asal mata air untuk memperoleh manfaat yang adil.
Ia merujuk Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (eki)