KUNINGAN (MASS) – Setiap pagi di beberapa sekolah, anak-anak selalu dihidangkan makanan yang bergizi dari nampan yang sama. Bagi sebagian orang, itu adalah pemandangan yang mengharukan, wujud nyata negara yang akhirnya hadir di meja makan rakyatnya. Namun di sisi lain, dibalik nampan itu ada pertanyaan yang jauh lebih pahit: triliunan rupiah anggaran yang digelontorkan, kasus keracunan yang berulang, dan menu yang dipertanyakan gizinya.
Program Makan Bergizi Gratis atau MBG, yang awalnya digagas sebagai investasi untuk mencetak Generasi Emas 2045, kini berubah menjadi perdebatan paling panas di ruang publik. Apakah program ini benar-benar menyehatkan anak bangsa, atau justru menjadi beban baru yang menggerogoti keuangan negara?
Faktanya, telah terjadi dua aksi demonstrasi yang menyoroti Makan Bergizi Gratis (MBG). Berlangsung di depan Pendopo Kabupaten Kuningan pada Senin (26/10/2026). Uniknya aksi tersebut dilakukan oleh kelompok yang menolak program MBG dan yang mendukungnya pada waktu yang hampir bersamaan. LSM Frontal (Front Reformasi Total) Kuningan memprakarsai aksi menolak MBG. Sedangkan Pemuda Pancasila (PP) dan sejumlah pegawai SPPG, melakukan aksi mendukung MBG. (kuninganmass.com, 26/10/2026).
Dalam orasinya Ketua LSM Frontal Uha Juhana, mendesak Bupati Kuningan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG. Ia menduga bahwa ada praktik-praktik tak terpuji oleh pengelola dapur MBG seperti pemotongan anggaran per porsi, penurunan kualitas menu, pembatasan pemasok, ketidaksesuaian belanja dengan harga dan lain-lain. Sehingga perlu adanya perbaikan dan mendesak Bupati untuk menutup dan menghentikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pro dan kontra terkait program MBG memang sudah terjadi bahkan sebelum program tersebut digulirkan. Setiap pihak mempunyai argumentasi masing-masing. Pihak yang pro mendukung program dengan alasan MBG sebagai investasi kualitas SDM dengan mencegah stunting dan malnutrisi, meningkatkan konsentrasi dan ketahanan fisik anak, meringankan beban keluarga kurang mampu dengan menyediakan makanan bergizi, menambah lapangan kerja serta sebagai penggerak ekonomi lokal dengan menjadikan para petani, peternak dan UMKM sebagai pemasok SPPG.
Sementara pihak yang kontra menolak MBG karena menilai bahwa MBG membebani APBN. Selain itu MBG beresiko dalam tata kelolanya, rawan korupsi serta tidak efektif untuk penanganan stunting sebagai salah satu tujuan program. (Kompas.com).
Kabupaten Kuningan sendiri sepanjang pelaksanaan program MBG juga tidak lepas dari berbagai permasalahan. Pemborosan anggaran akibat bahan baku makanan busuk atau tidak layak konsumsi. Pengolahan yang kurang tepat sehingga makanan basi dan tidak layak dikonsumsi. Bahkan pada Oktober 2025 terjadi keracunan di Kecamatan Luragung. Sekitar 80 siswa dari dua sekolah (SMPN 1 dan SMAN 1 Luragung) menjadi korban (Antara, 3/10/2025). Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar memerintahkan untuk menutup sementara dapur MBG yang memasok makanan ke kedua sekolah tersebut.
Dana MBG untuk Kabupaten Kuningan sebesar Rp 1,4 triliun. Namun angka stunting malah meningkat (radarkuningan.com, 28/07/2026). Hal ini memicu evaluasi total dari pemerintah daerah dan desakan dari LSM untuk melakukan pembenahan menyeluruh agar program tepat sasaran dan efektif menurunkan angka gizi buruk/stunting. Bupati Kuningan dan Satgas Percepatan Penyelenggaraan MBG yang dipimpin oleh Sekda UU Kusmana memandang perlunya pembenahan total di lapangan terkait efektivitas program terhadap angka stunting serta kesiapan fasilitas dapur di beberapa kecamatan.
Telaah Program MBG
Apabila kita perhatikan sejak awal program MBG digulirkan sebagai program populis unggulan Presiden yang menjadi janji kampanye dan penanda keberhasilan pemerintahannya. Program ini menggunakan pendekatan universal yang menyasar seluruh siswa tanpa membedakan latar belakang ekonominya. Adapun kelompok rentan yang paling membutuhkan intervensi gizi seperti balita, ibu hamil dan ibu menyusui hanya kurang dari 5 persen saja yang tercakup dari total penerima manfaat.
Selain itu, memaksakan program MBG di tengah kemampuan fiskal Indonesia yang rapuh, menjadikan APBN terbebani. Anggaran MBG pada tahun 2026 sebesar Rp 335 triliun dan hingga Maret 2026 sudah menghabiskan Rp 44 triliun (JDIH BPK RI, 11/3/2026). Dana operasional perhari mencapai hampir satu triliun, atau tepatnya Rp 855 miliar. Sementara utang pemerintah mendekati Rp 10 triliun akibat defisit anggaran setiap tahun. Pemerintah bahkan terpaksa melakukan penghematan untuk mengurangi tekanan fiskal. Padahal manfaatnya bagi peningkatan kesejahteraan publik belum teruji, kecuali bagi pemilik SPPG.
Ternyata dampaknya, ada investigasi dari Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2025 membuktikan bahwa pengelolaan SPPG sarat dengan jejaring patronase politik. Penelusuran terhadap 102 yayasan, mendapati sejumlah yayasan dan individu yang terafiliasi dengan partai politik. Bahkan ada yang terkait dengan politisi yang memiliki rekam jejak korupsi, ataupun dengan pejabat di Lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan dan POLRI. Berdasarkan pemantauan ICW di tujuh wilayah, ditemukan juga keterlibatan Kepala Daerah, anggota DPRD aktif dan aparat TNI dalam operasional SPPG dan distribusi SDM. Oleh sebab itu, MBG juga rawan terhadap konsolidasi politik dan distribusi keuntungan daripada pemenuhan gizi masyarakat.
Demikian pula dalam aspek keamanan pangan. Data survey Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) Kementerian Kesehatan mencatat 24.470 anak terdampak kasus keracunan. ICW dalam pemantauannya di 33 lokasi mendapati kasus-kasus berupa nasi yang lengket dan berbau asam, lauk yang basi, buah busuk dan sayuran berulat. Kualitas gizi MBG juga dipertanyakan karena kerap menggunakan Ultra-Processed Food (UPF) seperti nugget, sosis, susu berperisa dan sejenisnya yag bertentangan dengan kampanye Kementerian Kesehatan tentang pengurangan gula, garam dan lemak.
Sesungguhnya akar persoalan MBG tidak hanya terkait aspek teknis pelaksanaannya saja. Persoalan yang lebih mendasar adalah adanya patronase sistemik, lemahnya pengawasan dan negara yang abai terhadap kewajibannya. Hal ini tidak lain disebabkan penerapan sistem kapitalisme yang memandang bahwa pemenuhan gizi masyarakat adalah pilihan kebijakan. Bukan sebagai kewajiban atau tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Kebijakan yang dibuat negara dapat disesuaikan dengan kepentingan politik penguasa atau bersifat transaksional dengan para pengusaha/pemilik modal.
Selain itu, sistem ekonomi kapitalis juga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan materi yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Sehingga para pengelola dan semua yang terlibat dalam program MBG pun berusaha menekan biaya pengelolaan demi keuntungan yang berlipat ganda. Walaupun dengan mempertaruhkan kesehatan dan keselamatan anak-anak kita.
Aturan Islam
Dalam Islam, negara adalah pelayan bagi rakyatnya. Sebagai raa’in, yaitu pengurus urusan rakyat. Wajib bagi negara untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok berupa pangan, sandang dan papan serta layanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan keamanan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW : “Pemimpin (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya” (HR. Bukhari dan Muslim),
Maka dari itu, Islam memandang pemenuhan gizi masyarakat adalah bagian dari amanah kepemimpinan yang akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT. Allah SWT berfirman : “Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kalian yang halal dan baik.“ (QS Al-Maidah : 88.). Ayat ini menegaskan bahwa dalam Islam makanan itu tidak hanya harus halal. Tapi juga harus thayyib, yaitu baik, sehat dan menyehatkan (bergizi). Karena itu, persoalan gizi adalah bagian dari perintah syariat yang harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
Adapun terkait anggaran untuk pemenuhan seluruh kebutuhan pokok masyarakat termasuk pangan, Islam telah mengatur pengalokasiannya dalam pos Baitul maal. Negara akan menyediakan anggaran yang dapat mencukupinya tanpa perlu meminjam kepada negara lain dengan sistem ribawi seperti dalam program MBG ini.
Dengan demikian, diperlukan perubahan paradigma dan sistem yang mendudukan negara sebagai pengurus dan pelayan rakyat serta mengelola keuangan dan menegakkan etika penguasa sesuai aturan syariat Islam agar pemenuhan gizi masyarakat terjamin dengan baik. Karena tanpa itu, program MBG hanya akan menambah masalah negara saja.
Wallahu a’lam
Oleh Titi K
(Aktivis Muslimah)