BANDUNG (MASS) – Pengukuhan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jawa Barat serta Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PA GMNI se-Jawa Barat yang diselenggarakan di Gedung Merdeka, Bandung, pada pekan lalu, menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi, meneguhkan komitmen ideologis, dan mengaktualisasikan pemikiran Bung Karno dalam menjawab tantangan zaman.
Mengusung tema “Konsolidasi Alumni GMNI Manifestasi Trisakti Bung Karno dalam Menjawab Tantangan Zaman di Jawa Barat”, kegiatan ini harus dimaknai lebih dari sekadar pengukuhan kepengurusan. Momentum tersebut merupakan penegasan tanggung jawab kolektif alumni GMNI untuk menjaga kesinambungan ideologi perjuangan serta menghadirkan kontribusi nyata bagi kehidupan masyarakat.
Hal itulah yang disampaikan Ketua DPC PA GMNI Kuningan Dani Iskandar SE, melalui Kepala Bidang Ideologi Politik DPC PA GMNI Kuningan, Arief Adriansyah S Pd. Ia menegaskan bahwa konsolidasi alumni tidak boleh berhenti pada penyatuan struktur organisasi dan silaturahmi antarpengurus. Konsolidasi harus menjadi ruang untuk menyatukan gagasan, memperkuat kesadaran ideologis, dan merumuskan langkah perjuangan yang relevan dengan persoalan rakyat.
“Pengukuhan DPD PA GMNI Jawa Barat dan DPC PA GMNI se-Jawa Barat harus menjadi titik awal penguatan gerakan alumni yang berlandaskan ideologi. Kita tidak cukup hanya memiliki struktur organisasi yang lengkap, tetapi harus mampu membuktikan bahwa keberadaan organisasi memberikan makna bagi masyarakat. Konsolidasi harus melahirkan gagasan, sikap, dan tindakan nyata yang berpihak pada kepentingan rakyat,” tegas Arief Adriansyah, Selasa (27/10/2026).
Menurutnya, Trisakti Bung Karno yang mencakup berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan tetap relevan sebagai kerangka pemikiran untuk membaca berbagai tantangan kebangsaan. Ketiga prinsip tersebut perlu diterjemahkan ke dalam agenda yang konkret, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan dinamika pembangunan di Jawa Barat.
Dalam bidang politik, kedaulatan harus tercermin dalam demokrasi yang memberi ruang bagi partisipasi rakyat, penghormatan terhadap aspirasi masyarakat, dan pengambilan kebijakan yang mengutamakan kepentingan publik. Dalam bidang ekonomi, semangat berdikari menuntut penguatan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi, memperluas kesempatan hidup yang layak, dan mengurangi ketimpangan. Sementara dalam bidang kebudayaan, kepribadian bangsa harus dirawat melalui penghormatan terhadap nilai-nilai luhur, keberagaman, serta identitas budaya daerah.
“Trisakti bukan sekadar warisan sejarah yang kita kutip dalam pidato. Trisakti harus menjadi perspektif dalam menilai arah pembangunan dan keberpihakan kebijakan. Kedaulatan politik harus bermakna bagi rakyat, kemandirian ekonomi harus membuka jalan bagi kesejahteraan, dan kemajuan kebudayaan tidak boleh memutus masyarakat dari identitas serta akar sejarahnya,” lanjutnya.
Arief juga menekankan pentingnya Marhaenisme sebagai landasan analisis sosial dan orientasi keberpihakan alumni GMNI. Menurutnya, ideologi perjuangan harus mampu membaca persoalan masyarakat secara kritis, terutama yang berkaitan dengan ketimpangan sosial, kesejahteraan rakyat, kesempatan kerja, kemandirian ekonomi, dan akses terhadap sumber daya.
Atas dasar itu, konsolidasi DPD dan DPC PA GMNI se-Jawa Barat perlu diarahkan pada penguatan pendidikan ideologi, kajian pemikiran Bung Karno, literasi politik, serta pengembangan gagasan yang dapat memberikan sumbangan bagi penyelesaian persoalan masyarakat. Setiap tingkatan organisasi diharapkan mampu mengembangkan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.
“Jangan sampai kita bangga dengan nama besar GMNI, tetapi kehilangan keberanian untuk berpikir kritis dan memperjuangkan nilai-nilai yang diwariskan para pendiri bangsa. Ideologi harus menjadi kompas perjuangan, sedangkan organisasi harus menjadi alat pengabdian. Kita membutuhkan alumni yang tidak hanya kuat dalam wacana, tetapi juga konsisten dalam tindakan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa keberadaan DPD PA GMNI Jawa Barat dan DPC PA GMNI di berbagai kabupaten dan kota harus menjadi kekuatan untuk membangun kerja kolektif yang berkelanjutan. Konsolidasi antardaerah perlu membuka ruang pertukaran gagasan, memperkuat solidaritas alumni, dan mendorong lahirnya inisiatif yang menjawab persoalan lokal dalam kerangka kepentingan kebangsaan.
Bagi PA GMNI Kabupaten Kuningan, semangat tersebut dapat menjadi landasan untuk memperkuat pendidikan politik masyarakat, mendorong perhatian terhadap ekonomi rakyat, serta menjaga potensi dan identitas kebudayaan daerah. Nilai-nilai Trisakti perlu dihadirkan melalui kerja yang kontekstual, dengan tetap menjadikan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama.
Arief menegaskan bahwa konsolidasi organisasi juga harus disertai integritas, kedewasaan dalam mengelola perbedaan, dan keberanian melakukan evaluasi. Persatuan alumni tidak berarti menghilangkan perbedaan pemikiran, melainkan membangun kesepahaman mengenai nilai dasar perjuangan dan tanggung jawab bersama terhadap masa depan bangsa.
“Pengukuhan DPD PA GMNI Jawa Barat dan DPC PA GMNI se-Jawa Barat bukanlah garis akhir, melainkan awal pembuktian atas komitmen kita. Marhaenisme harus tetap hidup sebagai keberpihakan kepada rakyat, Pancasila harus membumi sebagai pedoman kehidupan berbangsa, dan Trisakti Bung Karno harus diterjemahkan menjadi kerja nyata dalam menjawab tantangan zaman,” pungkasnya.
Melalui momentum pengukuhan ini, PA GMNI diharapkan semakin memperkuat perannya sebagai ruang konsolidasi pemikiran dan pengabdian alumni, sekaligus menjadi bagian dari masyarakat sipil yang berkontribusi dalam pendidikan politik, pengembangan gagasan kebangsaan, dan perjuangan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Konsolidasi alumni bukan sekadar menyatukan kepengurusan, melainkan menyatukan kesadaran ideologis, memperkuat perjuangan, dan menggerakkan pengabdian bagi rakyat. MERDEKA!” tegasnya. (eki)