KUNINGAN (MASS) – Wakil Ketua PA GMNI Kuningan, Dadan Prasunardiansyah, menyebut konsep Marhaenisme yang digagas Bung Karno, Proklamator Kemerdekaan dan Presiden Pertama Republik Indonesia, semakin relevan dan harusnya menjadi kompas yang jelas untuk mengembalikan pembangunan pada hakikatnya: kesejahteraan seluruh rakyat.
Termasuk untuk Pemerintah Kabupaten Kuningan. Dimana kondisinya saat ini, terjadi kesenjangan dan disparitas yang cukup jauh di Kabupaten Kuningan antara si kaya dan si miskin. Fenomena ini, lanjutnya, adalah cermin sistem yang bertolak belakang dengan Marhaenisme dimana rakyat bekerja keras tapi tak berdaulat atas hasil sendiri, kekayaan terpusat, keadilan belum terwujud sepenuhnya.
Dadan kemudian mengutip data BPS 2025 yang menunjukan dalam periode Maret 2025, persentase kemiskinan 10,74% (119.670 jiwa), turun 1,14 poin dari 2024 persentase kemiskinannya mencapai 11,88% (131.830 jiwa), masih urutan ke-2–3 tertinggi di Jawa Barat. Kemudian, masih mengutip data BPS, garis kemiskinan di Kuningan sekitar Rp420.867/orang/bulan dengan kedalaman kemiskinan 2,02%.
“Artinya warga miskin hidup semakin jauh di bawah garis kemiskinan masih urutan ke-3 di Jawa Barat,” kata Dadan, Jumat (10/7/2026), jelang pelaksanaan Konfercab PA GMNI, yang akan digelar dalam waktu dekat.
Secara khusus, Dadan memuji sosok Bung Karno yang disebutnya bukan sekadar pemimpin politik, melainkan pemikir besar yang gagasannya lahir dari permenungan mendalam atas nasib bangsa yang terjajah, tertinggal, dan terpecah belah.
Dan Marhaenisme yang digagas Bung Karno, lanjutnya, berakar dari pertemuannya dengan seorang petani miskin bernama Marhaen di Bandung. Konsep ini bertujuan membebaskan rakyat kecil (kaum Marhaen) dari penindasan kolonialisme dan kapitalisme, serta berlandaskan pada tiga prinsip utama: Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi, dan Ketuhanan.
Marhaenisme, tegasnya, menjadi alat perjuangan yang revolusioner untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan bebas dari penghisapan manusia atas manusia (exploitation de l’homme par l’homme). Marhaenisme bukan hanya istilah semata melainkan inti dari pemikiran sosial ekonomi dan kemanusian yang digali dan dirimuskan oleh Ir Soekarno.
“Di tengah tantangan zaman saat ini—ketimpangan ekonomi yang melebar, penguasaan kekayaan yang terpusat pada segelintir golongan, serta hilangnya keadilan sosial—konsep Marhaenisme Bung Karno tampak semakin relevan dan menjadi kompas yang jelas untuk mengembalikan pembangunan pada hakikatnya: kesejahteraan seluruh rakyat,” tegasnya.
Dengan data statistik BPS tadi, Dadan kembali menegaskan bahwa konsep Marhaenisme sangat relevan dengan kondisi masyarakat Kuningan di era kepemimpinan Bupati Dian Rahmat Yanuar. Menurutnya, konsep ini menjadi obat agar arah pembangunan memihak rakyat kecil, membebaskan dari jerat tengkulak dan modal besar, seperti maraknya pembangunan toko modern.
Selain itu, konsep Marhaenisme juga menjaga dari pembangunan pabrik-pabrik yang tidak sesuai perencanaan tata ruang dan blue frint arah pembangunan Kuningan. Hal-hal itu semua, kata Dadan, arahnya mengembalikan kedaulatan ekonomi pada masyarakat, serta menghidupkan kembali semangat kebersamaan agar kemajuan Kuningan bukan hanya jargon dan akronim Melesat semata, tapi dirasakan adil dan merata oleh seluruh warga khususnya masyarakat Kabupaten Kuningan. (eki)