JABAR (MASS) – Di hadapan sekitar 1200 praja IPDN Kampus Jatinangor, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi memberikan Kuliah Umum dengan pesan-pesan yang cukup “menusuk”. Pejabat yang akrab disapa KDM tersebut menyebut saat ini sedang menjalani Era Tukin (Tunjangan Kinerja) yang melahirkan degradasi birokrasi.
Kuliah Umum (Stadium General) itu sendiri digelar di Gedung Balairung Rudini IPDN, Kamis (25/6/2026). Selain KDM, tampil pula Jaksa Agung Muda Intelijen, Prof Dr Reda Manthovani SH LLM sebagai pembicara. Tema yang diangkat yakni ‘Sinergitas Kepemimpinan Daerah dan Aparat Penegak Hukum dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Adaptif, Stabil, dan Berintegritas menuju Indonesia Emas 2045’.
Usai sambutan dari Rektor IPDN, Dr Halilul Khairi MSi, Gubernur KDM mengawali kuliah dengan menerangkan definisi Negara dimana terdiri dari pusat dan daerah. Daerahnya dibagi lagi, ada provinsi dan kabupaten/kota hingga desa. Definisi lain, Negara terbagi empat yaitu tanah, air, angin dan matahari. Keempatnya, menurut KDM, harus satu kesatuan.
Dalam perjalanan, mengalami distorsi terhadap Negara. Ada perbedaan perspektif ketika orang yang menghuni sebuah daerah tidak lagi memahami spirit leluhur dan lingkungannya sehingga tidak adaptif. Dari situ, menurut KDM, melahirkan pohon bonsai. Pohon beringin yang seharusnya menjaga manusia, malah disimpen di atas meja dan dijaga manusia.
Ia mencontohkan, dulu itu gunung, hamparan leuweung melahirkan aliran Citarum yang menjaga masyarakat Bandung, Cimahi dan sekitarnya. “Ketika pemimpinnya salah kebijakan, maka jadi terbalik, kita yang jaga Citarum. Keluarkan biaya besar untuk mitigasi dan lain-lain untuk kewaspadaan terjadinya bencana,” ungkapnya.
Lantas, apa yang harus dibangun dalam karakter birokrasi kita? KDM meminta agar praja-praja kembali dalam 2 pikiran, yakni membangun spirit kesemestaan dan bangun spirit teknokratik. Kesemestaan meliputi Filosofis, ideologis dan historis. Nusantara itu, kata dia, tumbuh kokoh berabad-abad dengan kearifan dan peradaban yang tinggi.
“Umurnya panjang. Kita sudah 80 tahun merdeka, keadilan dan kemakmuran belum terwujud. Tapi recovery-nya jauh melampaui zaman kerajaan yang hidupnya berabad-abad. Dulu, Belanda jadi kaya dengan membangun perkebunan di kita dan berhasil menyelesaikan problem negaranya,” papar Dedi.
Menurut dia, masalahnya terletak pada administrasi pemerintahan yang berorientasi pada kepuasaan administrasi. Seharusnya, orientasi dirubah kepada outcome dan benefit, dengan kata lain, kepuasan publik.
“Di pikirannya tuh Tukin, hampir gak ada idealisme di birokrasi kita itu. Hampir gak ada cita-cita besar. Obrolannya gak pernah ngomongin bangsa ke depan. Tukin yang diomongin. Eta Tukin lahirkan degradasi birokrasi. Jujur saja saya menentang itu. Bekerja berdasarkan aspek administrasi. Diganti dengan selfie dan tayangan video pendek. Lahirkan bangsa tanpa arah. Tak lagi punya ikatan historical, ideology, filosofi. Badan terpisah dengan tanah, air, angin, matahari,” tandasnya.
KDM menegaskan, esensi negara tergantung kuatnya ikatan ideology, historical dan filosofi. Yang menurutnya masih konsisten menjaga ikatan tersebut yaitu petani yang mencangkul di sawah.
Pengelolaan Keuangan Negara
Seperti yang telah diucapkan oleh KDM sebelumnya, outcome dan benefit harus jadi orientasi dalam pengelolaan keuangan, bukan hanya output saja. Ia mencontohkan, diklat pejabat eselon menelan biaya Rp5 miliar. Sejumlah narsum dihadirkan namun tidak melahirkan outcome apapun.
Dirinya lebih sepakat apabila anggaran tersebut disalurkan untuk membangun 100 rumah warga miskin. Dengan pagu Rp50 juta per rumah maka akan sangat menolong. Meskipun diklat tadi tidak menyalahi konstitusi, namun KDM memasukannya ke dalam kategori korupsi kultural. Anggaran dihabiskan untuk seremonial berbasiskan administrasi, yang menurutnya pemborosan keuangan Negara tidak berefek apapun.
Ia juga mencontohkan upacara yang merupakan sifat dan sikap patriotik. Kenyataannya, birokrat lebih memilih jabatan fungsional yang nyaman, tidak berhadapan dengan publik dan audit. Mestinya mereka lebih memilih jabatan struktural yang berisiko. Itulah yang menurutnya sikap patriotik.
“Kalau masih zaman Belanda, mungkin sikap birokrat yang seperti itu akan ikut kolonial. Disayangkan, anggaran Rp1,9 triliun di Jabar diberikan kepada mereka yang santai. Padahal anggaran sebesar itu bisa menyelesaikan problem pendidikan, kesehatan dan lainnya,” kata KDM.
Kaitan dengan sinergitas dengan APH (Aparat Penegak Hukum), menurut dia, mestinya dimulai dari input anggaran. APH dapat melihat apa yang diinput itu apakah bermanfaat atau tidak. Pada pembahasan anggaran pun, ada perspektif administratif, teknokratif dan publik. Lalu penyelenggara kegiatan punya keyakinan dan pijakan yang kuat bahwa semuanya benar.
“Mengenai perspektif audit, mestinya diaudit dulu baru dibayar. Negara lahirkan pencegahan,” tukasnya.
Sementara itu, Jaksa Agung Muda Intelijen Prof Dr Reda Manthovani SH LLM tak kalah panjang dalam memberikan materi kuliah umumnya. Ia sepakat, yang dibutuhkan itu seorang pemimpin, bukan pejabat. Sebagai seorang praja, kelak mereka harus jadi pemimpin bukan pejabat.
“Bukan pemimpin administratif, seperti yang dibilang Gubernur KDM tadi. Tapi pemimpin yang mampu membaca dan memahami kondisi global. Bagaimana persaingan AS dengan Tiongkok, misalnya. Konflik Timur Tengah. Sebab geolopolitik global berdampak terhadap stabilitas nasional. Geopolitik global tak jauh dari lokal. Karena tidak ada pembangunan dari kondisi yang tidak stabil,” tandasnya.
Disitulah letak pentingnya keberadaan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah). Seorang gubernur atau bupati, tidak bisa bekerja baik jika tidak didukung Forkopimda. Sejauh ini, kejaksaan lebih mengedepankan tindakan preventif alias pencegahan. Penegakan hukum, itu merupakan langkah terakhir, bukan mencari-cari kesalahan.
Reda kembali berpesan kepada para praja IPDN untuk menjadi pemimpin yang adaptif dan strategis. Mampu memahami geopolitik global. Bangsa ini tidak butuh pemimpin yang hanya pandai bicara melainkan pemimpin yang mampu mengambil keputusan yang benar, turun ke lapangan dan peduli pada rakyatnya. (deden)