Pemuda Muhammadiyah: WTP Pemkab Harus Jadi Motivasi Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

KUNINGAN (MASS) – Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kabupaten Kuningan mengapresiasi capaian Pemerintah Kabupaten Kuningan yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Sekretaris Umum PDPM Kabupaten Kuningan, Nova Rizky Sugema SPd CBJ, menyampaikan penghargaan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kuningan, khususnya kepada Bupati Kuningan yang dinilai berhasil membangun kolaborasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat dan akuntabel.

Menurut Nova, raihan WTP bukan hanya sekadar penghargaan administratif, tetapi menjadi bukti komitmen, kerja keras, dan transparansi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik.

“Raihan WTP ini bukan sekadar piagam penghargaan, melainkan cerminan dari komitmen, kerja keras, dan transparansi seluruh jajaran Pemkab Kuningan dalam mengelola uang rakyat. Kami berterima kasih atas sinergi yang luar biasa dari DPRD Kuningan serta pendampingan yang terus diberikan oleh BPK RI,” ujar Nova, Kamis (25/6/2026).

Ia menambahkan, mempertahankan opini WTP bukan perkara mudah karena membutuhkan konsistensi dan kolaborasi lintas sektor. Oleh karena itu, capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan setiap anggaran yang dikelola melalui APBD memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Diketahui, Pemkab Kuningan kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah setelah memperoleh opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan di Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat, Bandung, pada Kamis (25/6/2026).

Nova berharap capaian ini menjadi momentum bagi Pemkab Kuningan untuk terus memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pembangunan yang tepat sasaran. (didin)