KUNINGAN (MASS) – Prinsip profesionalisme dan penempatan pejabat sesuai keahliannya di dalam struktur pelayanan publik kini menjadi sorotan. Pengangkatan posisi jabatan sudah seharusnya mengedepankan kesesuaian kompetensi bidang, bukan sekadar kedekatan dengan pengambil kebijakan.
Kritik mendalam tersebut disampaikan oleh aktivis mahasiswa asal Kuningan, Ridwanto. Sebagai Ketua Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik PK IMM Ibnu Sina, ia menyoroti fenomena jabatan yang tidak dipegang oleh ahlinya.
Ridwanto mengambil contoh konkret pada pengelolaan program pemenuhan gizi masyarakat yang sedang berjalan saat ini, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program berskala nasional ini bukan sekadar urusan bagi-bagi makanan kepada masyarakat.
“Salah satu yang menarik perhatian adalah pengelolaan program yang berhubungan dengan pemenuhan gizi masyarakat, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG),” tuturnya kepada kuninganmass.com Minggu (7/6/2026).
Ia menilai Program Makan Bergizi Gratis sangat erat kaitannya dengan pemenuhan nutrisi ilmiah, pencegahan kasus stunting, hingga kualitas SDM masa depan. Oleh karena itu, penempatan tenaga ahli gizi pada posisi strategis perancang kebijakan mutlak diperlukan.
“Program ini bukan sekadar urusan distribusi makanan, melainkan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan nutrisi, pencegahan stunting, pertumbuhan anak, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia,” tambahnya.
Aktivis IMM ini mengaku khawatir apabila program berorientasi gizi justru tidak memberikan ruang cukup bagi para sarjana atau praktisi gizi. Tanpa keterlibatan ahli, aspek ilmiah dan profesional ditakutkan akan terpinggirkan oleh pertimbangan luar lainnya.
“Ketika program yang berorientasi pada gizi tidak memberikan ruang yang cukup kepada tenaga ahli gizi dalam posisi-posisi strategis, maka muncul kekhawatiran bahwa aspek ilmiah dan profesional dapat terpinggirkan oleh pertimbangan lain,” paparnya.
Lebih lanjut, Ridwanto juga mencontohkan persoalan serupa yang belakangan ini terjadi di bidang farmasi. Bagi kalangan medis, obat bukan sekadar barang dagangan biasa, melainkan produk yang berkaitan langsung dengan keselamatan nyawa pasien.
“Banyak kalangan farmasi mempertanyakan kebijakan tersebut karena obat bukan sekadar komoditas yang diperjualbelikan, melainkan produk yang berkaitan langsung dengan keselamatan pasien,” tambahnya.
Melalui dua contoh tersebut, Ridwanto menegaskan bahwa kritik ini bukan masalah personal, melainkan demi menjaga prinsip meritokrasi. Ia mendesak pemerintah agar kembali konsisten menerapkan prinsip penempatan orang yang tepat di tempat yang tepat (the right man on the right place).
“Saya berharap pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dapat lebih konsisten menerapkan prinsip “the right man on the right place”. Penghargaan terhadap keahlian bukan hanya soal memberikan ruang kepada profesi tertentu, tetapi juga tentang memastikan setiap kebijakan publik dikelola oleh orang yang benar-benar memahami bidangnya,” pungkasnya. (raqib)
