Kabinet Makin Gemuk Saat Fiskal Makin Sesak
KUNINGAN (MASS) – Apa sebenarnya masalah yang hendak diselesaikan oleh reshuffle kabinet kali ini? Pertanyaan itu penting karena publik tidak hanya melihat siapa yang dilantik, tetapi juga membaca arah politik anggaran dan kualitas tata kelola pemerintahan.
Ketika Presiden Prabowo Subianto melantik Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi pada 27 April 2026, pesan yang muncul bukan semata penyegaran kabinet.
Yang terbaca justru paradoks: pemerintah terus berbicara efisiensi anggaran, tetapi struktur jabatan justru bertambah.
Pelantikan itu merujuk pada Keppres Nomor 51 P Tahun 2026 untuk Wamenko Pangan dan Keppres Nomor 52 P Tahun 2026 untuk jabatan terkait Kepala Staf Kepresidenan serta Badan Komunikasi Pemerintah.
Apakah reshuffle ini menjawab kebutuhan rakyat, atau hanya menjawab kebutuhan politik kekuasaan?
Apakah penambahan Wamenko Pangan benar benar menyelesaikan persoalan pangan, atau sekadar menambah lapisan koordinasi?
Apakah Penasihat Komunikasi Presiden dibutuhkan karena komunikasi pemerintah kurang efektif, atau karena lembaga komunikasi yang sudah ada tidak bekerja optimal?
Reshuffle yang menambah jabatan di tengah tekanan fiskal bukan tanda efisiensi, melainkan penambahan beban.
Analogi mudahnya begini. Sebuah keluarga sedang menghadapi keuangan seret.
Cicilan naik, kebutuhan dapur mahal, dan pemasukan belum bertambah signifikan. Dalam keadaan seperti itu, keputusan rasional adalah memangkas belanja tidak penting, menata ulang prioritas, dan memastikan setiap pengeluaran memberi manfaat langsung.
Namun bila keluarga itu justru menambah sopir, menambah konsultan rumah tangga, dan membeli meja rapat baru, maka masalahnya bukan lagi soal uang, tetapi soal nalar pengelolaan.
Begitu pula negara. Saat APBN sedang ketat, jabatan baru harus diuji dengan pertanyaan keras: urgensinya apa, biayanya berapa, kewenangannya di mana, dan indikator keberhasilannya apa?
Data fiskal memperkuat kritik ini. APBN 2026 disepakati dengan belanja negara sebesar Rp3.842,7 triliun dan pendapatan negara Rp3.153,6 triliun.
Ini Artinya, defisit mencapai Rp689,1 triliun. Angka ini bukan kecil. Defisit tersebut juga dilaporkan setara 2,68 persen terhadap PDB. Di sisi lain, penerimaan pajak ditargetkan sangat besar, yaitu sekitar Rp2.693 triliun.
Dengan postur seperti ini, negara sedang memikul target penerimaan yang berat sambil tetap membiayai belanja prioritas yang mahal.
Dalam konteks itu, penambahan jabatan Wamenko Pangan menjadi sulit diterima publik. Pangan memang strategis.
Pemerintah bahkan menempatkan kedaulatan pangan sebagai pilar utama ketahanan nasional, dan RAPBN 2026 mengalokasikan sekitar Rp164,4 triliun untuk agenda ketahanan pangan dan swasembada.
Akan Tetapi justru karena pangan sangat penting, solusinya tidak boleh dangkal. Masalah pangan Indonesia bukan semata kurang pejabat.
Masalahnya ada pada akurasi data produksi, distribusi yang mahal, tata niaga yang panjang, ketergantungan impor pada komoditas tertentu, pupuk yang kerap terlambat, dan lemahnya pengawasan rantai pasok.
Bila akar masalahnya berada di lapangan, menambah kursi di level koordinasi belum tentu mempercepat solusi.
Begitu pula dengan Penasihat Komunikasi Presiden. Pemerintah sudah memiliki Badan Komunikasi Pemerintah.
Ada pula perangkat komunikasi kementerian, juru bicara, staf khusus, dan kanal resmi Istana. Jika setelah semua itu masih perlu penasihat khusus komunikasi, publik wajar bertanya: yang kurang orangnya, atau yang kurang konsistensi kebijakannya?
Komunikasi pemerintah bukan sekadar seni menjelaskan. Ia adalah cermin dari kualitas kebijakan. Kebijakan yang jelas akan lebih mudah dijelaskan.
Kebijakan yang berubah ubah akan sulit dibela, sebanyak apa pun penasihat komunikasinya.
Di sinilah letak paradoks efisiensi anggaran. Efisiensi sering menjadi slogan ketika pemerintah meminta kementerian, daerah, dan masyarakat menahan diri.
Namun pada saat yang sama, elite pemerintahan memperluas struktur kekuasaan. Mungkin ada yang berkata biaya satu wakil menteri atau satu penasihat tidak besar dibandingkan total APBN. Tetapi logika itu berbahaya.
Pemborosan fiskal sering tidak dimulai dari satu angka raksasa, melainkan dari banyak tambahan kecil yang dianggap wajar.
Satu jabatan membawa gaji, tunjangan, fasilitas, staf pendukung, perjalanan dinas, rapat koordinasi, dan konsekuensi birokrasi. Yang lebih mahal lagi adalah pesan moralnya: rakyat diminta hemat, negara menambah kursi.
Reshuffle semestinya menjadi alat koreksi, bukan alat akomodasi. Bila ada pejabat gagal, evaluasi secara terbuka. Bila ada lembaga tumpang tindih, rampingkan.
Bila koordinasi buruk, pertegas komando. Bila komunikasi kacau, perbaiki substansi kebijakan. Bukan sebaliknya, menambah jabatan baru untuk menambal kelemahan lama.
Oleh karena itu, reshuffle kali ini patut dikritik. Bukan karena pangan dan komunikasi tidak penting, melainkan karena keduanya terlalu penting untuk dijadikan ruang kompromi politik.
Pemerintah yang serius dengan efisiensi anggaran harus berani membuktikan bahwa negara bisa bekerja lebih baik dengan struktur yang lebih ramping.
Rakyat tidak membutuhkan lebih banyak pejabat untuk menjelaskan keadaan. Rakyat membutuhkan harga pangan stabil, APBN sehat, kebijakan konsisten, dan pemerintahan yang sadar bahwa setiap jabatan baru adalah beban baru yang harus dipertanggungjawabkan.***
Penulis : Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta