KUNINGAN (MASS) – Eskalasi di negara-negara Timur Tengah saat ini sangat tinggi, buntut pecahnya konflik Negara Iran Vs Israel yang juga didukung penuh oleh Amerika (US).
Pasalnya, pasca meninggalnya pimpinan tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamaeni, Iran juga melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer AS yang ada di negara-negara Timur Tengah.
Atas eskalasi yang terus meningkat itu, ada kekhawatiran bakal merembet ke keselamatan warga yang ada di negara tersebut, tidak terkecuali pekerja yang mengais nafkah asal Kabupaten Kuningan di Timur Tengah.
Menurut data Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan, ada puluhan warga asal Kuningan bekerja di kawasan Timur Tengah yang kini tengah berada di sekitar pusaran konflik.
Dalam data tersebut ada sekitar 41 warga Kuningan, merupakan pekerja resmi -non ilegal- dan mengajukan verifikasi CPMI dan Perjanjian Penempatan tahun 2025 dan 2026 di Timur Tengah.
Kebanyakan dari data tersebut adalah warga Kabupaten Kuningan yang bekerja di Turki, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, dan Abu Dhabi. Disana kebanyakan mereka bekerja di pelayanan kedai/restoran.
Data itulah yang dipaparkan Kepala Bidang Pengembangan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Kuningan Yanto Chrisdianto, saat ditanya adakah pekerja asal Kuningan yang terjebak di pusaran konflik Timur Tengah, Jumat (6/3/2026).
“(Kalo yang resmi) Mereka jarang menemukan kendala, jadi minim resiko. kalopun ada resiko ditanggung perusahaan yang memberangkatkan kalo resmi,” ujarnya mengawali.
Sejauh ini, kata Yanto, pihaknya belum menerima laporan darimanapun baik perorangan maupun perusahaan yang memberangkatkan soal kondisi pegawai yang dikhawatirkan terjebak jadi korban perang.
Saat ini, lanjutnya, pihaknya juga belum melakukan deteksi keberadaan pekerja Kuningan, karena belum ada laporan apapun yang mengarah jadi korban atau terjebak konflik.
Yanto mengatakan, biasanya justru yang ilegal lah yang kerap kali timbul permasalahan.
Meski begitu, dijelaskan Yanto, untuk persoalan di luar negeri, ada yang lebih berwenang menengahi, yaitu Kedutaan Besar RI di masing-masing negara.
“Ketika ada konflik negara di negara penempatan (pekerja), yang paling berperan ya Kedutaan besar,” kata Yanto,
Meski demikian, sebagai sesama lembaga pemerintah pihaknya tak akan menolak jika ada aduan dari keluarga pekerja, atau pekerja asal Kuningan di Timur Tengah karena keterbatasan akses.
Meskipun tentu pada akhirnya akan diarahkan untuk koordinasi dengan Kedutaan Besar RI di negara tersebut. (eki)
