KUNINGAN (Mass) – Sebanyak tiga Fraksi DPRD Kuningan merasa heran atas tidak diterimanya buku Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK). Padahal, sidang paripurna yang sedianya memberikan masukan terkait LHP BPK itu akhirnya tidak secara sempurna dilakukan, akibat referensinya belum lengkap.
“Pada dasarnya bukan cuma kita yang meminta LHP BPK itu, semua fraksi itu meminta agar LHP BPK itu diberikan secara utuh, jadi kami juga punya hak untuk mendapatkan LHP BPK itu. Intinya, hal ini sangat krusial sebab Kuningan sudah mendapatkan WTP (wajar Tanpa Pengecualian), tapi kok bisa WTP padahal ada hal yang menurut kami sepertinya masih dirahasiakan, benar tidak WTP ini,” ucap anggota Fraksi Demokrat DPRD Kuningan, Saldiman Kadir saat dimintai keterangan pers di ruang Fraksi PAN Persatuan, Jumat (15/7).
Pada intinya lanjut Saldiman, LHP BPK ini memang sangat dibutuhkan. Agar, LHP BPK ini bisa ditelaah lebih menyeluruh dalam menyempurnakan PU setiap Fraksi terkait LKPJ APBD Kuningan TA 2015.
Ketua Fraksi Golkar, Saw Tresna Septiani SH juga sangat mengharapkan, agar LHP BPK itu bisa diberikan kepada semua fraksi. Sebab, dalam LHP itu ada tiga buku yaitu pertama tentang sistem pengendalian intern, kedua menyangkut tentang keuangan dan ketiga terkait kepatuhan terhadap perundang-undangan.
“Di satu sisi, kami merasa bangga Kuningan mendapatkan WTP, tapi kan karena didalam WTP itu tidak ada kelemahan, terbukti kita buka di buku satu menyangkut system pengendalian internal itu ada delapan kelemahan dan ada delapan rekomendasi, dan itu belum dilihat ke buku dua dan buku tiga. Artinya apa, walaupun kita mendapatkan WTP tapi tetap kita tidak boleh berdiam diri, namun ikut andil untuk memperjuangkan lebih baik lagi,” tegasnya.
Oleh sebab itu kata Saw, jangan sampai penilaian dan masukan kepada pihak eksekutif itu salah akibat LHP BPK yang benar-benar belum diterima secara utuh. Hal itu harus menjadi kepentingan bersama untuk kesejahteraan masyarakat Kuningan.
Ketua Fraksi PAN Persatuan, Aang Hasanudin juga tak jauh berbeda dengan penuturan dua fraksi lainnya yakni Demokrat dan Golkar. Bahkan, baginya fraksi merupakan kepanjang-tanganan dari partai dan akan segera melaporkan hasil dari kegiatan politik pada saat ini.
“Yang sudah-sudah biasanya komplit tidak sebagian atau sepotong-potong. Yang jelas, kami tidak mau berandai-andai, ini menjadi perhatian kami untuk dipertanyakan,” pungkasnya. (andri)
