KUNINGAN (MASS) – Polemik terkait aktivitas pembukaan lahan yang diduga mirip pembangunan jalan di lereng Gunung Ciremai mendapat perhatian serius dari LSM AKAR Kuningan. Ketua AKAR, Rizki Rama Eka Saputra, menyatakan hingga kini pihaknya belum mengetahui informasi resmi mengenai tujuan dan status pembangunan tersebut.
Rizki menegaskan pentingnya kejelasan status kepemilikan lahan di lokasi itu, apakah merupakan lahan pribadi, milik Pemerintah Daerah, atau termasuk kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai. Ia menilai kecil kemungkinan area tersebut masuk kawasan taman nasional, namun kepastian tetap diperlukan untuk menentukan langkah selanjutnya.
Rizki menekankan kawasan hulu termasuk lereng Ciremai harus mendapatkan perlindungan maksimal. Ia mengingatkan kerusakan di hulu akan berdampak langsung dan lebih besar bagi masyarakat di wilayah hilir.
“Ketika hulunya rusak, ke bawahnya apalagi,” ujar Rizki kala dikonfirmasi KuninganMass pada Selasa (2/12/2025).
Ia juga mengajak masyarakat hilir untuk tidak tinggal diam mengingat banyaknya pembangunan masip hingga penebangan yang menyebabkan kerusakan di kawasan hulu. Rizki mendorong adanya koreksi bersama serta deklarasi perlindungan kawasan hulu sebagai komitmen bersama.
“Ketika berbicara lereng Ciremai, itu termasuk kawasan hulu yang mesti kita lindungi. Karena ketika ia tidak terlindungi, tidak terpantau dan tidak terkonservasi dampaknya bukan hanya dirasakan oleh masyarakat sekitar kawasan hulu tapi sampai ke hilir juga,” jelasnya.
Selain itu, AKAR meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai perkembangan revisi RTRW terbaru Kabupaten Kuningan, karena seluruh rencana pembangunan daerah bergantung pada tata ruang tersebut. Menurut Rizki, penetapan RTRW yang jelas sangat penting agar pembangunan sejalan dengan perencanaan.
“Kita sepakat kawasan hulu adalah yang wajib kita lindungi. Apapun jenis statusnya mau itu tanah pribadi, tanah Pemda kita harus sama-sama sepakat bahwa itu adalah kawasan yang harus kita lindungi, jangan sampai dijadikan hal-hal pembangunan yang masip,” tuturnya.
Diakhiri, Rizki juga mengungkapkan jika kawasan hulu diperlukan moratorium, makan pihaknya mendukung untuk melindungi kawasan tersebut. (didin)
