KUNINGAN (MASS) – Beragam program dan bantuan yang diluncurkan Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam beberapa tahun terakhir mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Namun, di balik apresiasi tersebut, muncul suara kritis yang menilai perhatian pemerintah yang berlebihan dapat menimbulkan ketergantungan dan mengurangi semangat kemandirian masyarakat. Disisi lain program-program pemerintah dinilai lebih berorientasi pada pencitraan jangka pendek ketimbang menciptakan perubahan yang berkelanjutan.
Irwan, aktivis sosial yang juga pengamat kebijakan publik menyebutkan, saat ini pemerintah daerah memang terkesan aktif meluncurkan berbagai inisiatif untuk mendekatkan diri dengan rakyat, mulai dari bantuan sosial hingga pembangunan infrastruktur. Meskipun tujuannya baik, sebagian warga merasa pelaksanaan program tersebut masih bersifat instan dan belum menyentuh akar masalah yang ada.
“Sekarang apa-apa ke pemerintah. Jalan rusak, minta diperbaiki. Usaha sepi, minta bantuan modal. Padahal banyak hal yang bisa masyarakat lakukan sendiri kalau mau gotong royong,” ungkap Irwan kepada kuninganmass.com pada Rabu (12/11/2025).
Irwan menambahkan langkah cepat pemerintah patut diapresiasi, tetapi bila tidak disertai dengan pembinaan yang kuat, masyarakat berpotensi kehilangan rasa tanggung jawab dan daya juangnya.
“Kalau semua diselesaikan pemerintah, lama-lama masyarakat jadi pasif. Kita punya budaya mandiri dan gotong royong. Itu harus tetap dijaga,” ujarnya.
Pandangan tersebut, diklaim sejalan dengan banyak tokoh masyarakat dan pemerhati kebijakan publik di Kuningan yang menganggap dalam upaya meraih citra sebagai pemerintahan responsif, aspek pemberdayaan masyarakat sering kali terabaikan.
Warga juga mengeluhkan kebijakan bantuan yang terus diperluas tanpa arah yang jelas justru membuat sebagian dari mereka terbiasa mengandalkan pemerintah. “Dulu, kalau ada jalan lingkungan rusak, warga langsung patungan. Sekarang, semua menunggu bantuan. Itu tanda ada pergeseran pola pikir,” ujarnya.
Irwan menyebutkan kritik yang disampaikan bukanlah untuk menafikan niat baik pemerintah, melainkan sebagai pengingat pembangunan yang sehat seharusnya melahirkan masyarakat yang berdaya dan mandiri. Irwan menekankan perhatian pemerintah yang berlebihan tanpa strategi pemberdayaan yang matang bisa menciptakan paradoks, masyarakat merasa diayomi, tetapi kehilangan daya juangnya.
Walaupun Pemerintah Kabupaten Kuningan telah memiliki beberapa program pemberdayaan, seperti pelatihan UMKM dan pendampingan kelompok tani, pelaksanaannya di lapangan sering terjebak pada rutinitas administratif. “Kegiatannya ada, tapi setelah pelatihan selesai, ya selesai begitu saja. Tidak ada tindak lanjut,” tandas Irwan.
Dalam hal ini, masyarakat mengharapkan pemerintah tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga solusi yang dapat menumbuhkan kemandirian. Bantuan memang diperlukan, terutama bagi warga yang rentan, tetapi jika semua kebijakan diseragamkan menjadi bantuan, lama-kelamaan nilai partisipasi warga bisa hilang.
Irwan menyarankan agar Pemkab Kuningan memperkuat paradigma pembangunan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam setiap tahap, dari perencanaan hingga evaluasi. “Dengan cara ini, perhatian pemerintah dapat menjadi bentuk kemitraan, bukan sekadar ketergantungan,” ujarnya.
Pemerintah juga diharapkan lebih transparan dalam menyampaikan tujuan dan hasil setiap program bantuan. Keterbukaan informasi dapat membantu masyarakat memahami arah kebijakan serta ikut merasa memiliki program tersebut. Namun, banyak kebijakan yang masih terasa top-down, tanpa mempertimbangkan dinamika di tingkat masyarakat.
“Masyarakat tidak menolak bantuan, tetapi kami berharap perhatian itu tidak membuat kami kehilangan semangat mandiri. Jika semua diselesaikan tanpa pendampingan, ketika bantuan berhenti, motivasi kami juga akan hilang,” pungkasnya. (raqib)
