KUNINGAN (MASS) – Akhir-akhir ini publik dibuat gaduh dengan munculnya angka-angka tunjangan DPR-RI yang berujung kepada gelombang masa di beberapa daerah. Bukan tanpa sebab, tunjangan yang diberikan dinilai oleh publik cukup fantastis, angka fantastis tersebut dianggap menyakiti hati masyarakat yang hidup ditengah krisis ekonomi, serta minimnya lapangan pekerjaan juga hak-hak masyarakat lainnya yang belum optimal terpenuhi seperti layanan kesehatan, pendidikan, serta sektor-sektor lainnya.
Namun ternyata tidak hanya di pusat, sekelas DPRD Kabupaten Kuningan juga tunjangannya lumayan. Isu tunjangan ini, mendapat sorotan tajam dari banyak pihak, termasuk aktivis muda Kuningan Faizal Ramadhan, yang mengajukan pertanyaan menantang, beranikah DPRD menghapus tunjangan?. Pasalnya, ia memandang bahwa tunjangan yang diberikan merupakan fasilitas yang nirempati terhadap kondisi masyarakat Kabupaten Kuningan, ditengah keadaan efisiensi, serta kondisi ekonomi masyarakat yang serba sulit.
“Sangat disayangkan, tunjangan yang besar ditengah keadaan masyarakat yang serba sulit, ini nirempati. Wakil rakyat yang seharusnya menjadi representasi masyarakat justru mendapat fasilitas yang nggak main-main,” ujarnya, Selasa (9/9/2025).
Diketahui sebelumnya beredar rincian tunjangan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kuningan, tidak tanggung-tanggung untuk jabatan Ketua dewan, dalam sebulan bisa mendapat tunjangan sebesar Rp. 64.400.000 didalamnya ada tunjangan perumahan, operasional, transportasi serta reses. Kemudian untuk jabatan wakil ketua dalam sebulan mendapatkan tunjangan sebesar Rp. 57.500.000 dengan didialamnya tunjangan perumahan, operasional, transportasi dan reses. Kemudian untuk anggota dalam sebulan mendapatkan tunjangan sebesar Rp. 47.200.000 dengan di dalamnya terdapat tunjangan perumahan, transportasi dan reses.
Melihat angka yang besar dan situasi serta kondisi saat ini, Faizal mendorong untuk pimpinan dewan mengevaluasi besaran tunjangan yang didapat anggota DPRD. Selain itu tunjangan diterima harus dibarengi dengan kualitas kinerja yang optimal. Kemudian Faizal khawatir dengan besarnya tunjangan yang diterima justru akan menjadi memperlebar jurang ketimpangan antara masyarakat dan pejabat.
“Pimpinan dewan harus peka terhadap kondisi masyarakat, dengan cepat mengambil sikap dan mengevaluasi besaran tunjangan yang diterima, kalau bisa dipangkas saja. DPR-RI sudah melakukan itu, masa ini di daerah tidak mau, ikuti langkah yang diambil DPR-RI , toh yang membuat keputusan partai-partai juga yang bahkan sama dengan partai yang ada di DPRD,” pungkas Faizal. (eki)
