KUNINGAN (MASS) – Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2026 yang telah dibahas sebelumnya, akan segera ditetapkan. Namun penetapan yang ditandai dengan penandatangan Nota Kesepakatan tersebut bakal dilangsungkan Jumat (22/8/2025) malam.
Seperti yang tertera di jadwal, rapat paripurna tentang KUA PPAS 2026 akan digelar pukul 19.30 WIB. Tentu penjadwalan tersebut memantik rasa heran banyak kalangan. Sebab sejak pagi sampai sore gedung dewan terpantau kosong melompong tidak ada aktivitas.
“Ini gedung lagi kosong padahal, sepi aktivitas. Tapi kok jadwal paripurnanya tar malem sih. Ada apa gerangan? Kok menyangkut uang rakyat harus ditetapkan malam-malam. Kayak gak ada waktu lagi aja,” sindir Ketua F-Tekkad, Soejarwo usai sholat jumatan.
Sepengetahuannya, seremoni penetapan itu hanya berlangsung sebentar. Mestinya ba’da Jumat agenda tersebut dapat dilangsungkan lantaran tidak memakan waktu lama. Ketika diagendakan malam, ia menyoroti dua hal.
“Konotasinya, meskipun ada lampu, kalau rapat malam itu masuk kategori rapat gelap. Masa sih menyangkut anggaran dan nasib rakyat dilakukan secara gelap,” ketusnya.
Kedua, sambung pria yang kerap disapa mang Ewo itu, muncul kesan jika nasib rakyat tidak jadi skala prioritas. “Liat aja di jadwal, kalau agenda lain yang tidak terlalu penting didahulukan, pagi dan siang. Giliran paripurna KUA PPAS disimpan malem hari,” imbuhnya.
Dari sini, ia mencium aroma mencurigakan terhadap penganggaran 2026 nanti. Tidak menutup kemungkinan ada rencana senyap untuk menaikkan tunjangan anggota dewan, seperti yang terjadi di DPR RI.
“Wajar dong curiga. Soalnya rapat sepenting ini dilaksanakan secara “gelap”,” ucapnya.
Ketika dikonfirmasikan, Sekretaris DPRD Kuningan, Dr H Deni Hamdani MSi menjelaskan, paripurna digelar Jumat malam guna mengejar waktu untuk tahapan APBD berikutnya. Sebab waktu pembahasannya tinggal 2 bulan lagi menuju pengesahan di bulan November.
“Mengenai waktu, itu hasil kesepakatan Badan Musyawarah yang mengacu kepada Tata Tertib. Kalau diundur besok pagi, Sabtu itu masuk hari libur. Kalau ditarik ke Jumat pagi atau siang, agendanya harus dimusyawarahkan di Badan Musyawarah untuk setiap perubahan agenda kedewanan,” bebernya.
Soal kecurigaan tunjangan anggota dewan dinaikkan, Deni membantahnya. “Gak ada agenda ke arah sana. Agenda paripurna nanti hanya penetapan kesepakatan KUA/PPAS, bukan agenda lain,” pungkasnya. (deden)
