KUNINGAN (MASS) – Di tengah tekanan ekonomi yang makin menghimpit masyarakat serta pelayanan publik yang dinilai belum maksimal, publik dikejutkan oleh isu tak sedap, dugaan perselingkuhan yang melibatkan salah satu anggota DPRD Kabupaten Kuningan. Kabar tersebut pertama kali mencuat di media sosial dan dengan cepat menyebar ke tengah masyarakat. Meski belum ada pernyataan resmi dari pihak DPRD, isu itu telah memantik kemarahan berbagai pihak, terutama dari kalangan masyarakat sipil.
“Ini bukan sekadar urusan pribadi. Ini soal moral pejabat publik yang hidup dari uang rakyat,” tegas Iman Fauji, Sekretaris Jenderal Ormas Garda Pemuda Demokrasi Indonesia (GARPUDI).
Iman menyebut, perilaku tak pantas seperti itu mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Ia menegaskan, jabatan publik bukan tempat bermain-main dengan moralitas, terlebih di saat rakyat tengah berjibaku dengan harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik dan pelayanan publik yang masih jauh dari kata layak.
“Kami muak dengan tabiat wakil rakyat yang lebih sibuk mengurusi hasrat daripada amanat,” tuturnya.
Ormas GARPUDI mendesak Dewan Kehormatan DPRD Kabupaten Kuningan untuk segera turun tangan menyelidiki dugaan tersebut. Menurutnya, institusi tak boleh berlindung di balik dalih kolegialitas demi menutupi pelanggaran etika yang mencoreng wajah parlemen lokal.
“Transparansi harus dikedepankan, bukan ditutup-tutupi. Bila pelaku ditemukan dan terbukti benar, kami harap agar yang bersangkutan dicopot dari jabatannya, bukan hanya dinasihati dalam ruang tertutup,” tegas Iman.
Ia memperingatkan, jika isu tersebut dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas, maka bukan hanya nama baik individu yang tercoreng, tetapi juga akan mempertebal tembok ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi daerah.
“Jika moral dianggap remeh, maka integritas pun hanya dianggap sepele!” pungkasnya. (didin)
