KUNINGAN (MASS) – Skandal PPDB zonasi di Jawa Barat yang baru-baru ini mencuat telah menarik perhatian publik dengan cepat. Ribuan siswa harus menelan pil pahit karena diduga terlibat dalam kecurangan dan manipulasi data demi mendapatkan kesempatan masuk ke SMA pilihan mereka. Hal ini tidak dapat dianggap remeh, karena mencerminkan masalah mendasar dalam sistem pendidikan kita, terutama dalam proses penerimaan siswa.
Memangkas kesempatan siswa yang berjuang keras dan berprestasi demi memberi peluang bagi mereka yang tidak jujur merupakan peristiwa yang mengecewakan. Selain itu, skandal ini juga menggambarkan bahwa integritas dan transparansi dalam sistem penerimaan siswa masih sangat minim, bahkan jauh dari harapan.
Kasus-kasus semacam ini memang bukan hal yang baru. Persepsi publik sudah menganggap bahwa kasus ini kerap terjadi sehingga sebagian orang menganggap hal ini sudah lumrah. Tentunya ini sangat berbahaya bagi pendidikan dan harus diperbaiki agar pendidikan Indonesia bisa berjalan secara berkeadilan.
Penting bagi kita sebagai masyarakat untuk tidak hanya menjadi penonton dalam skandal ini, melainkan juga perlu bersikap kritis dan mengusahakan solusi konkret agar masalah serupa tidak terulang di masa depan. Sebagai seorang akademisi yang peduli terhadap masa depan pendidikan Indonesia, saya merasa perlu menyampaikan beberapa pandangan kritis terkait masalah ini.
Pertama, Tindakan Tegas dan Berkeadilan
Langkah pertama yang harus diambil adalah mengambil tindakan tegas terhadap siswa yang terbukti melakukan kecurangan dan manipulasi data. Namun, penegakan keadilan juga harus menjadi perhatian utama. Penting untuk melakukan pendalaman investigasi secara seksama sebelum membuat keputusan akhir, sehingga tidak ada pihak yang tidak bersalah menjadi korban kesalahan.
Kedua, Reformasi Sistem PPDB
Reformasi sistem PPDB menjadi langkah krusial dalam mengatasi masalah ini. Dalam konteks ini, pemerintah daerah perlu diberdayakan dan diberikan tanggung jawab yang lebih besar dalam proses penerimaan siswa untuk SMA. Dengan lebih mengandalkan pengawasan lokal, potensi manipulasi yang dapat terjadi di tingkat nasional dapat diminimalisir. Implementasi sistem yang transparan, efisien, dan adil harus diutamakan dalam setiap tahap proses penerimaan.
Ketiga, Keterlibatan Pihak Eksternal dalam Pengawasan
Untuk memastikan integritas sistem PPDB, perlu melibatkan pihak eksternal seperti lembaga independen, akademisi, dan masyarakat sipil dalam proses pengawasan. Dengan adanya pihak ketiga yang netral dan berkompeten, dapat dipastikan bahwa proses penerimaan siswa berjalan sesuai aturan dan etika yang berlaku. Keterbukaan dan transparansi dalam pengawasan harus diutamakan untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan.
Keempat, Penyuluhan Etika dan Tanggung Jawab
Penyuluhan tentang pentingnya etika dan tanggung jawab dalam proses PPDB perlu diberikan kepada siswa, orang tua, dan sekolah. Membangun kesadaran akan konsekuensi dari tindakan tidak jujur akan membantu menciptakan budaya integritas dalam pendidikan. Selain itu, perlu ditekankan bahwa kejujuran adalah modal utama dalam meraih kesuksesan dan menciptakan masa depan yang lebih baik.
Secara keseluruhan, skandal PPDB zonasi di Jawa Barat adalah sebuah pukulan keras bagi sistem pendidikan kita. Namun, kita harus mengambil pelajaran berharga dari peristiwa ini dan bersama-sama melakukan tindakan nyata untuk meresponsnya.
Tindakan tegas dan reformasi sistem PPDB adalah langkah awal yang penting untuk memastikan proses penerimaan siswa berlangsung lebih adil dan terbuka. Pentingnya integritas dalam pendidikan harus ditanamkan dalam setiap aspek sistem pendidikan kita.
Semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat, harus aktif berperan dalam menciptakan sistem yang transparan, efisien, dan berkeadilan. Dengan mengambil langkah-langkah kritis ini, kita berharap bahwa anak-anak Indonesia dapat memiliki akses pendidikan yang setara dan berkesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik.
Oleh: Achmad Nur Hidayat | Pakar Kebijakan Publik dan Ekonom UPN Veteran Jakarta dan CEO Narasi Institute
