KUNINGAN (MASS) – Anggota Komisi I DPRD Prov.Jabar F-Demokrat Yosa Octora Santono menekankan perlu ada penanganan serius pada sistem perizinan dan pengawasan terhadap perusahaan, mengingat jika tidak sesuai dengan amdal yang ada maka akan timbul dampak yang luas bagi kehidupan masyarakat.
Keterbatasan jumlah pengurus menjadi salah satu hal berat bagi PMPTSP mengingat ada sekitar 4 juta lebih perusahaan yang harus di awasi di Provinsi Jawa Barat. Salah satu solusinya ialah bekerja sama dengan lintas lembaga yang ada.
Hasil dari rapat kerja di ruang rapat Bandung Graha Golf,Kamis (25/2/21) komisi I bersama PMTSP akan menjadi pertimbangan kebijakan kedepanya.
Terdapat 3 domain pembahasan pada rapat kerja kali ini, yang pertama adalah mengenai pernyataan regulasi yang baru, kedua domain sumberdaya manusia, dan terakhir ialah domain anggaran. (agus)
