KUNINGAN (MASS) – Pencairan bantuan UMKM yang terdampak sudah dilakukan. Bagi mendapatkan bantuan mereka sumringah, tapi yang tidak dapat justru sebaliknya.
Mereka banyak yang marah dan yang menjadi sasaran adalah para kades. Hal ini dirasakan Kades Kadugede Dadang Suganda SHut.
“Saya jadi sasaran bagi yang tidak dapat. Bahkan, disangkut pautkan dengan dukung mendukung kades. Padahal, semua menjadi hak pemerintah pusat karena daerah hanya mengajukan,” ujar Dadang.
Ia mengaku, sejak awal sudah menerangkan bahwa bantuan ini semua yang memilih adalah pusat. Namun, tidak semua paham sehingga kades kena getahnya.
Alumni Uniku jurusan FHut ini menerangkan, yang membuat warga tambah “ngamuk” ada dugaan beberapa warga yang tidak usaha justru mendapatkan, tapi yang punya usaha tidak dapat.
Sementara itu, terkait banyak yang mendapatkan bantuan salah sasaran memang banyak dikeluhkan oleh beberapa warga. Pasalnya, banyak istri PNS yang mendapatkan batuan UMKM.
Selain itu juga yang tidak punya usaha pun mendapatkan bantuan. Padahal, sudah jelas harus ada surat keterangan usaha, foto copy KTP dan tidak punya hutang ke bank.
“Ini justru aneh, makanya banyak yang marah karena tidak sesuai aturan,” ujar Ceuceu salah pelaku usaha yang justru gagal mendapatkan bantuan, Minggu (18/10/2020).
Sementara itu, Kabid UMKM Kopdaprin Ir Tatang menerangkan, daerah tidak mengetahui siapa saja yang mendapatkan karena yang berhak menentukan adalah pusat.
“Untuk tahap awalnya pun kami tidak mengetahui berapa yang dapat karena kan langsung via SMS,” ujarnya. (agus)
