KUNINGAN (MASS) – Terus menerus didera permasalah air bersih, warga Perum Grand Amalia Kedungarum – Gereba, dongkol karena pengembang tak kunjung memberi solusi yang diharapkan.
Tidak sekali dua kalo, warga perum yang menjerit kekurangan air bersih itu harus “mengemis” air ke Damkar Satpol PP Kuningan untuk memenuhi kebutuhan.
Namun bukannya segera menyelesaikan persoalan air, pengembang perumahan justru terus melakukan pembangunan. Alhasil, warga “ngamuk” dan menyegel proyek Grand Amalia 2 yang kini berada di tahap 11.
“Hari ini kami segel untuk menunjukan bahwa tuntutan kami itu serius dan mohon ditindak lanjuti. Kita warga tidak cari masalah melainkan cari solusi tapi pihak pengembang tidak menggubris keluhan kami sehingga kami pun melakukan hal ini,” tutur salah satu RT yang enggan disebutkan Namanya dengan nada kesal
Sementara, warga setempat Ageng, juga mengaku dongkol soal pengairan perumahan yang tak kunjung selesai.
“Sejak tinggal di sini dari Januari 2023 sampai sekarang masalah air diabaikan oleh pengembang padahal kami melalui RT, RW sabar dan kooperatif menyampaikan kepada pihak pengembang namun jawabanya hanya diusahakan saja,” ujarnya.
Sebagai mana diketahui air di perum grand amelia menggunakan sumur bor yang disediakan pengembang. Namun pelayananya sangat buruk. Bisa jadi paling buruk selama pengembang menyediakan layanan pengairan warga.
“Tolong pemerintah dan aparat kepolisian mengkaji ulang izin operasional pengembang ini, jika dirasa memang merugikan masyarakat bisa dikenakan sanksi. Benar, Kuningan butuh investasi tapi bukan investasi yang abai terhadap warga,” kata Ageng.
Sebenarnya, kata Ageng, dengan pelayanan sangat buruk seperti ini, sangat merugikan tidak hanya bagi warga melainkan juga bagi pengembang.
Warga bisa menilai pengembang mana yang layak untuk dipilih produk dan layananya tentu dengan kualitas yang baik. Jika pengembang sadar akan strategi pemasaran dan pelayanan seharusnya bisa diselesaikan segera.
“Selain itu, dominan produk perumahan ini adalah subsidi, jadi ada uang rakyat yang diamanahkan disitu. Pihak perbankan juga bisa menilai perusahaan mana yang layak mendapat fasilitas subsidi dari pemerintah dalam pelaksanaanya untuk pelayanan masyarakat. Nampaknya jika memang benar tidak bisa Amanah dalam menyalurkan program subsidi bisa dilakukan audit karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” ungkapnya.
Pihak perumahan kala dikonfirmasi soal keluhan warga melalui kontak resmi, belum kunjung merespon. Namun melalui salah satu SVP-nya, Nunung, kala hanya menjawab bahwa soal pengairan sedang dalam perbaikan. (eki)
