KUNINGAN (Mass) – Rentang waktu pendaftaran calon direktur PDAU (Perusahaan Daerah Aneka Usaha) yang hanya sepekan (6-13 Juni) dinilai terlalu singkat. Padahal, rekruitmen tersebut bertujuan untuk menjaring orang yang betul-betul handal.
Dengan dibukanya tahapan seleksi yang dilakukan panitia, Ketua Komisi II DPRD, Yudi Moh Rodi SE mengapresiasi. Sebab berbagai ide dan program dalam memajukan PDAU kelak, membutuhkan seorang pejabat direktur yang definitif.
“Tapi sayang waktunya terlalu singkat. Dengan waktu sesingkat itu, bisa gak menjaring orang yang betul-betul handal. Orangnya harus bener-bener punya konsep,” kata Yudi kepada kuninganmass.com, Jumat (9/6/2017).
Untuk mendudukkan seseorang menjadi direktur PDAU, imbuhnya, bukan hanya sekadar punya mimpi setinggi langit. Konsepnya harus jelas dengan misi visinya yang realistis. Yang paling penting, para kandidat tersebut mesti tahu problematika yang dihadapi PDAU selama ini.
“Jangan lantas kita cape-cape menjaring dan mendudukkan seseorang pada jabatan direktur, tidak lama kemudian dia menyerah dan mundur dari jabatannya,” tandas politisi asal PAN itu.
Agar para bakal calon direktur memahami kondisi yang dihadapi PDAU, maka sebelumnya perlu diajak sharing. Minimalnya dengan Pjs direktur sekarang, supaya nanti dapat menginspirasi misi visinya sebagai kandidat.
“Misalkan setelah ada yang mendaftar, mereka diajak sharing dulu, begini nih kondisi PDAU. Problemnya seperti ini. Jadi bukan hanya punya mimpi yang ngawang-ngawang,” ketus wakil rakyat asal dapil 3 itu.
Sebelumnya, direktur PDAU diduduki seorang pebisnis pituin Kuningan, M Benhardi. Namun karena sebab tertentu, ia mengundurkan diri dari jabatannya. Dari keterangan yang diperoleh, alasan mundurnya Benhardi karena terlalu sibuk mengurusi bisnis pribadinya.
“Nah itu juga kan perlu jadi bahan pertimbangan. Seorang direktur PDAU misalnya harus lepas dari bisnis pribadi sehingga ia lebih focus mengelola PDAU. Atau jangan-jangan ada alasan lain yang tidak diungkapkan sehingga membuat pak Benhardi mundur,” duganya.
Sementara itu, portal ini memperoleh kabar obyek wisata yang jadi andalan PDAU hanya Waduk Darma. Bukan hanya sekadar obyek tersebut lebih dikenal wisatawan, tapi juga karena tidak dikenakan PNBP (penerimaan negara bukan pajak).
Beda halnya dengan beberapa obyek wisata lain, nyaris seluruhnya dikenai PNBP. Ini karena area obyek tersebut masuk kawasan TNGC (Taman Nasional Gunung Ciremai). Besaran PNBP cukup besar, mencapai 50 persen dari tiket masuk.
Bukan hanya itu, perusahaan pengelola obyek yang masuk kawasan TNGC diharuskan mengantongi ijin pariwisata (IPPA) dari Kemenhut RI. Sementara untuk bisa mendapatkan ijin tersebut, membutuhkan biaya ratusan juta. Kabarnya, angka biaya ijin yang nanti masuk ke kas negara itu mencapai Rp500 juta. (deden)
