KUNINGAN (MASS) – Kenaikan UMK Kuningan yang dianggap rendah, menuai komentar dari berbagai pihak. Termasuk salah satunya Caleg DPRD Kabupaten Kuningan dari Partai Buruh Kuningan, Yombi Risdiyono.
“UMK yang ditetapkan pemerintah tidak ada artinya karna tidak akan meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya buruh di sini,” ujar lelaki yang nyaleg di Dapil 2 Kuningan tersebut, Selasa (5/12/2023) pagi.
Yombi yang juga aktif di organisasi KNPI itu mengatakan, UMK yang ditetapkan ber irisan dengan kondisi Kabupaten Kuningan saat ini, yang rasa-rasanya dengan kenaikan UMK / UMP yang ditetapkan provinsi, tetap saja Kuningan masih kabupaten dengan notabane termiskin ke 2.
“Kita harus akui daya beli adalah instrumen dari tingkat upah. Kalau daya beli turun otomatis konsumsi juga turun,” tandas Yombi yang juga aktif sebagai koordinator Karang Taruna.
Menurutnya, dalam kebijakan tentang menentukan upah pemerintah tidak pernah berada di pihak rakyat . Dengan kenaikan UMK/UMP kemarin yang menjadikan polemik sampai saat ini kenaikan itu dianggap masih jauh dari kesejahtraan.
“Kenaikan (UMK) itu masih jauh dari (membuat) kesejahteraan di Kabupaten Kuningan,” tutur Yombi yang juga aktif di relawan sosial Kabupaten Kuningan tersebut. (eki)
