KUNINGAN (MASS) – Kepada belasan mahasiswa, Ketua Komisi IV DPRD, H Ujang Kosasih juga mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Dia menegaskan Kuningan sedang menderita akibat pembayaran utang BPJS puluhan milyar.
“Kuningan menderita, untuk pembayaran utang BPJS tahun ini sekitar Rp55 milyar. Jadi, alokasi anggaran itu bukan hanya untuk sector pendidikan saja,” kata Ujang dengan nada agak tinggi.
Usai audiensi, politisi PKB ini dicecar wartawan terkait pernyataannya itu. Tapi kemudian dirinya memberikan penjelasan cukup diplomatis. Utang BPJS dengan total Rp89 milyar itu, sebut Ujang, dimulai sejak 2003. Sedangkan ia menjadi anggota dewan mulai 2009.
“Ini pemikiran saya yah, mungkin saja pemerintah saat itu punya pemikiran, kita ingin membangun lebih cepat, jangkauan lebih luas, lebih banyak yang kita bangun. Dan memang luar biasa, saya juga acungi jempol pada bupati saat itu,” kata Ujang.
Pada saat perubahan dari Askes ke BPJS, lanjut dia, H Aang Hamid Suganda selaku bupati pada waktu itu pernah mengatakan, akan diupayakan pemutihan ke pemerintah pusat.
Menurut Ujang luar biasa sehingga patut diapresiasi. Satu sisi anggaran sangat terbatas, kemudian dana itu digunakan untuk membangun. Sementara untuk pembayaran askesnya, ditangguhkan.
“Namun karena upaya yang dilakukan saat itu tidak berhasil, kemudian ada keputusan pusat bahwa uang tersebut harus dibayarkan, ya kita harus terima konsekuensi itu,” ucapnya.
Namun hakikatnya, imbuh Ujang, uang tersebut dipakai pembangunan di Kuningan. Tidak ada istilah, muncul alokasi dana untuk utang BPJS tercatat di APBD, kemudian dana tersebut hilang.
“Gak begitu. Karena memang tidak dianggarkan. Saya berhusnudzon mungkin saja begini, mending dipakai ngaspal jalan, bikin irigasi, atau pembangunan lainnya. Mungkin ya,” ucap Ujang.
Sekarang, tambahnya, mau tidak mau harus dianggarkan. Sebab itu perintah pusat lewat kemenkeu dimana pemda harus mengembalikan dalam setahun ini. Menurut Ujang, itu konsekuensi dari sebuah kondisi. (deden)
