KUNINGAN (MASS) — Tragedi meninggalnya seorang bayi di RSU Linggarjati Kuningan terus menuai sorotan. Kali ini, aktivis dan pengamat kebijakan publik, Arief Adriansyah, secara terbuka mengkritisi kinerja Komisi 4 DPRD Kabupaten Kuningan, yang dinilai lamban dan abai dalam merespons kasus tersebut.
“Saya sangat prihatin atas tragedi yang menimpa bayi di RSU Linggarjati Kuningan. Ini bukan hanya duka bagi keluarga korban, tetapi juga tamparan keras bagi sistem pelayanan kesehatan dan pengawasan publik kita,” tegas Arief dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (15/7/2025).
Menurut Arief, Komisi 4 yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan seharusnya menjadi pihak terdepan dalam melakukan pengawasan, investigasi, dan pengambilan sikap. Namun, hingga saat ini, langkah konkret dari lembaga legislatif tersebut dinilai minim dan tidak transparan.
“Publik sudah menjerit. Kasus ini bahkan telah menarik perhatian tokoh-tokoh nasional seperti Hotman Paris dan Kang Dedi Mulyadi. Namun, suara dan tindakan nyata dari Komisi 4 DPRD Kuningan nyaris tak terdengar,” lanjutnya.
Arief menyayangkan tidak adanya pernyataan resmi maupun tindakan tegas dari Komisi 4 untuk segera mengevaluasi dan mengusut tuntas dugaan kelalaian yang terjadi di RSU Linggarjati. Ia juga mengingatkan, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan esehatan harus menjadi perhatian serius.
“Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan pada fasilitas esehatan, DPRD harus hadir memberikan jaminan bahwa evaluasi menyeluruh akan dilakukan, bukan justru diam atau sibuk saling lempar tanggung jawab,” kata Arief
Pada pernyataannya, Arief mendesak Komisi 4 DPRD Kuningan untuk segera turun ke lapangan, membuka data secara transparan, dan memastikan ada evaluasi serta sanksi terhadap pihak-pihak yang terbukti lalai.
“Ini bukan soal politik, ini soal nyawa. Jangan sampai publik menilai DPRD hanya pandai bicara saat kampanye, tapi bungkam saat rakyat butuh keadilan,” pungkasnya.
Kasus bayi meninggal tersebut menjadi sorotan publik setelah keluarga korban mengungkapkan dugaan adanya kelalaian dalam penanganan medis di RSU Linggarjati. Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pihak rumah sakit maupun DPRD mengenai hasil investigasi atau tindak lanjut yang dilakukan.
“Pihak keluarga korban dan masyarakat luas terus menuntut keadilan dan transparansi. Sementara itu, perhatian nasional terhadap kasus itu dinilai bisa menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan DPRD Kuningan untuk membenahi sistem pengawasan dan pelayanan kesehatan secara menyeluruh,” pungkasnya. (argi)
