KUNINGAN (MASS) – Pernyataan tegas disampaikan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Terpilih Dr H Dian Rachmat Yanuar M Si – Tuti Andriani SH M Kn, yang menolak dibelikan mobil dinas anyar -selayaknya pimpinan daerah baru- padahal sudah direncanakan pemerintah daerah. Anggaran itu akan dialihkan ke fasilitas dasar masyarakat seperti rehab sekolah dan jalan.
Hal tersebut diutarakan Dian Rachmat Yanuar dalam Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan tahun 2026 yang digelar di Aula Bappeda Kuningan, Senin (03/02/2025) siang ini. Bupati terpilih itu mengaku, pembatalan pembelian mobil dinas itu diambil Dian-Tuti, atas dasar kondisi keuangan daerah saat ini.
“Sebagai bentuk keberpihakan terhadap anggaran yang memang masih belum memungkinkan, saya tadi sudah diskusi dengan Bu Tuti Wakil Bupati saya, memutuskan untuk menggeser anggaran pembelian mobil dinas baru ini,” ujarnya pada Kuninganmass.com, tegas.
Sebenarnya, pengadaan mobil dinas anyar Bupati dan Wakil Bupati sudah dianggarkan. Namun, Dian-Tuti mengaku prihatin dan merasa tidak bijak jika keduanya mendapatkan mobil dinas baru dalam kondisi keuangan daerah saat ini. Walapun, diakui Dian, kebutuhan mobil dinas sebetulnya ada dan memang sepatutnya menjadi hak mereka.
Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan tahun 2026, di Aula Bappeda Kuningan, Senin (03/02/2025).
“Walaupun memang sebetulnya diperlukan karena mobil (dinas) yang kemarin, (sesuai) kebijakan (sudah) didem. Tapi udah deh saya menggunakan yang ada aja, saya pikir dana mobil kurang lebih Rp 2 Milyar ini akan dialokasikan untuk ke pelayanan-kelainan dasar aja yang lebih bermanfaat di situasi seperti ini mah, enggak tahu kalau ke depan memungkinkan untuk ini ya. Kalau hari ini saya melihat ada yang lebih urgent, bisa saja untuk sekolah, untuk jalan. Ini akan saya gunakan untuk 100 hari kerja saya ke depan,” tuturnya.
Dian sendiri menggambarkan kondisi Kuningan saat ini yang masih memprihatinkan. Salah satunya perihal kemandirian keuangan daerah yang masih terbatas, dan ruang fiscal tersedia di angka 10,9 persen. Artinya, keuangan daerah masih sangat tergantung pada pusat. Keuangan daerah makin memburuh dengan adanya tambahan gagal bayar Rp 104 Milyar yang belum tuntas.
Selain mobil dinas, dalam forum konsultasi public RKPD tersebut, Dian-Tuti memaparkan visi misi Kuningan MELESAT (Maju, Empeworing, Lestari, Agamis, Tangguh) dan kebijakan pembangunan daerah selama 5 tahun kedepan. Dalam kesempatan itu, dipaparkan persoalan-persoalan daerah hingga langkah-langkah percepatan yang akan dilakukan Dian-Tuti kedepan.
Ditegaskan Dian, dalam kondisi demikian, pemkab harus menggunakan dana yang seefektif mungkin, memprioritaskan program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Ia juga mengajak seluruh SKPD, untuk bisa mengencangkan ikat pinggang –berhemat-, dan mengefisiensikan hal-hal yang memang kurang bermanfaat.
Dalam giat yang diikuti oleh kurang lebih 100 peserta –mulai dari Pj Bupati, unsur DPRD, perangkat daerah, kecamatan, perguruan tinggi, BUMN, BUMD, instansi vertikal, organisasi profesi, organisasi masyarakat, LSM dan Forum anak- itu, Dian menyatakan keseriusannya untuk memnuhi pelayanan dasar terlebih dahulu.
Selain rehab sekolah dan perbaikan jalan yang sudah disinggung sejak awal, Dian-Tuti juga menyinggung persoalan pupuk yang harus diurai, bibit benih di musim hujan, serta soal irigasi embung banyak rusak. Belum lagi persoalan SDM, mulai dari IPM, lama sekolah, sampai tingginya angka stunting. Hal-hal itulah yang akan jadi prioritas Dian-Tuti kedepan. (eki)
