KUNINGAN (MASS) – Mundur massalnya Kuwu dan seluruh aparat Desa Cihideunghilir Kecamatan Cidahu, tak lepas dari desakan Forum Masyarakat Peduli Cihideunghilir. Dalam pernyataannya, Ketua Forum H Sodik menegaskan penting bagi kepala desa untuk mundur demi transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa yang saat ini dipertanyakan.
H. Sodik mewakili massa aksi kemarin menyebutkan tuntutan utama dalam aksi ini yaitu kaitan dengan tranfaransi terkait anggaran desa tahun 2025, terkait PAD desa dan penurunan kepala desa.
“Saya sudah menandatangani pakta integritas yang harus ditandatangani menyatakan pengunduran diri kepala desa,” tuturnya.
Ia juga menekankan setelah mengundurkan diri kepala desa tidak seharusnya masuk kantor atau mengerjakan administrasi lainnya, untuk mencegah potensi tindakan penyalahgunaan anggaran, seperti pembuatan SPJ fiktif.
“Kami akan mengawal perkembangan ini dan kami siap membawa kasus ini ke ranah hukum,” ujarnya.
Setelah aksi demonstasi ini, Forum Masyarakat Peduli Cihideunghilir juga berencana menuntut kepala desa untuk menyelesaikan hutang-hutang yang belum rampung.
“Anggaran sebesar Rp 1,2 miliar tidak sesuai dengan RAB, dan banyak realisasi yang belum dilaksanakan,” tambahnya.
Wakil Ketua Forum Masyarakat Peduli Cihideunghilir Maman Paruk menjelaskan mereka tidak ingin menciptakan polemik, melainkan berharap untuk mendapatkan transparansi dalam penggunaan dana desa.
“Kami tidak mencari polemik, kami hanya butuh transparansi, juga fungsi lembaga ini seharusnya mengawal penggunaan anggaran ketika APBDes cair. Kita perlu tahu kemana dana tersebut mengalir,” tandasnya.
Sekretaris Jenderal Forum, M Ikbal juga menyatakan keprihatinannya mengenai anggaran yang dicairkan dari pemerintah kepada desa. Namun, ia menegaskan dana tersebut tidak direalisasikan kepada masyarakat.
“Kami merasa perlu ada penindakan dan pengunduran pejabat yang terlibat,” ungkapnya.
Aksi unjuk rasa ini adalah langkah bagi masyarakat karena setelah dua kali audensi, tidak ada solusi yang memuaskan.
“Tidak tiba-tiba turun ke jalan, kami telah melaksanakan audiensi dua kali namun tidak ada titik terang. Kami ingin menegaskan bahwa masalah ini hanya membahas anggaran untuk tahun 2025, bukan dari tahun-tahun yang sebelumnya,” jelas Ikbal. (raqib)
