KUNINGAN (MASS) – Wakil Ketua KNPI Kuningan Bidang Kajian Publik sekaligus Ketua BAPORA MPC Pemuda Pancasila Kuningan, Muhammad Hanif, menggelar pertemuan dengan Staf Khusus Kementerian ESDM Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan di tengah derasnya arus industrialisasi yang terus dipacu pemerintah.
Pada kesempatan itu, Hanif menegaskan pembangunan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan aspek ekologis. Menurutnya, daerah-daerah berkembang kini berada dalam situasi yang rentan akibat ekspansi industri yang semakin masif dan cepat, sehingga diperlukan langkah serius untuk memastikan keselamatan ruang hidup masyarakat tetap terlindungi.
“Perubahan adalah keniscayaan, tapi kerusakan alam juga perlu kita minimalisir di tengah maraknya industrialisasi yang dilakukan oleh negara. Pembangunan harus berjalan, tetapi keseimbangan alam tidak boleh dikorbankan,” tegasnya Hanif, Jumat (14/11/2025).
Hanif mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk memperkuat environmental balancing framework atau kerangka keseimbangan lingkungan dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan proyek industri. Ia menilai keterlibatan publik, terutama pemuda dan organisasi kepemudaan, sangat penting untuk memastikan suara masyarakat menjadi bagian dari proses kebijakan dan pengawasan pembangunan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya transparansi, kajian lingkungan yang komprehensif, serta komitmen terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan. Menurut Hanif, pertumbuhan ekonomi yang tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan hanya akan menciptakan masalah ekologis jangka panjang yang merugikan generasi mendatang.
Pertemuan tersebut juga menjadi langkah awal memperkuat jaringan advokasi kebijakan publik yang sejalan dengan visi KNPI dan BAPORA untuk memastikan generasi muda terlibat aktif dalam menjaga masa depan lingkungan serta menjadi mitra kritis pemerintah dalam proses pembangunan.
Hanif berharap dialog dengan pemerintah pusat dapat dilaksanakan secara berkala agar isu-isu strategis di daerah, khususnya Kabupaten Kuningan dan Jawa Barat, dapat tersampaikan dengan tepat dan direspons melalui kebijakan yang berorientasi pada keadilan ekologis serta keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan alam. (didin)
