KUNINGAN (MASS) – Mencuatnya polemik anggaran milyaran yang dikucurkan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kuningan untuk acara Tour de Linggarjati (TDL), yang dibandingkan dengan minimnya anggaran untuk kegiatan lain termasuk tim Piala Suratin U-13, mendapat sorotan dari banyak pihak, salahsatunya dari pelaku UMKM.
Miftah Farid, Koordinator Bidang Pemberdayaan Aliansi Persatuan Pelaku UMKM (APPU) menuturkan kekecewaan yang dirasakan para pelaku UMKM di Kabupaten Kuningan terkait penyelenggaraan TDL yang menelan anggaran milyaran namun tidak ada manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya para pelaku UMKM.
“Anggaran TDL banyak uang rakyat didalamnya, termasuk para pelaku UMKM yang membayar aneka pajak, harusnya ada manfaat yang diberikan. Memang ada pameran produk UMKM, tapi kami yang tergabung di APPU dari sepuluh komunitas UMKM dengan total ribuan anggota, tidak ada yang mendapat informasi terkait kegiatan tersebut,” ungkap pria yang akrab disapa Abah Iip ini, Senin (26/12/2022).
Bahkan, menurut isu yang beredar saat itu bahwa dikenakan biaya untuk stand pameran UMKM tersebut. Jika berita tersebut benar, ungkap Abah Iip, sangat aneh dan lucu jika acara yang digelar menggunakan uang rakyat, tapi rakyat sendiri harus tetap membayar.
“Pemerintah jangan berbisnis dengan rakyat sendiri. Seperti pameran pembangunan, masa stand untuk UMKM harus bayar dengan nominal jutaan rupiah, mana UMKM sanggup. Ditambah kemarin acara TDL, kejadian serupa tapi tak sama. InsyaAllah dalam waktu dekat kita akan silaturahmi ke gedung DPRD untuk menanyakan keberpihakan terhadap pelaku UMKM yang juga merupakan konstituen para wakil rakyat,” ungkapnya.
Menurutnya, tugas dari anggota DPRD khususnya Komisi 2 yang termasuk mengawal UMKM di dalamnya, adalah untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Jadi, lanjutnya, pihaknya akan menanyakan langsung upaya apa yang telah dilakukan oleh komisi 2 khususnya, untuk kesejahteraan para pelaku UMKM.
“Saat kami menyampaikan aspirasi untuk kemajuan UMKM Kuningan, seringnya mendapat jawaban tidak ada anggaran. Tapi anehnya anggaran milyaran untuk TDL itu ada. Makanya kami akan mempertanyakan ke Komisi 2 aspirasi apa saja yang telah diperjuangkan untuk kesejahteraan UMKM,” pungkasnya. (deden)
dudi setiadi
28 Desember 2022 at 19:06
Mengapa TdL harus selalu menutup jalan2 protokol berjam2 lamanya , terutama diwilayah centra bisnis seperti pertokoan dan atau hotel di jl.siliwangi.
Apa keuntungannya, yg pasti ruginya tdk sedikit, coba tanyakan kepada pemilik toko2 dan hotel , serta tempat rekreasi/kuliner disepanjang jl.siliwangi itu, banyak yg mengeluh.
Pemerintah Daerah Kuningan, sudah selayaknya mengevaluasi , dampak kebijakannya menutup jalan protokol berjam2 pada ivent TdL tsb.
Demikian komentar kami , yg pernah dirugikan ketika mengadakan acara pernikahan di Grand Cordela Hotel pada tgl.17 desember 2022.
Semoga kejadian serupa tidak terulang untuk orang lain.