KUNINGAN (MASS) – Pembangunan jalan lingkar timur selatan yang kabarnya akan dimulai 2023 nanti, mendapat sorotan dari Ketua DPC Partai Demokrat Kuningan, H Lili Suherli MSi. Dia meminta agar pembangunan jalan tersebut ditangguhkan.
“Bukannya tidak setuju pembangunan. Bagus membangun jalan itu. Tapi waktunya yang kurang tepat. Sekarang kan habis pandemi, BBM juga naik, lebih baik fokuskan dulu lah ke peningkatan ekonomi rakyat,” kata Lili, Selasa (25/10/2021).
Pembangunan jalan lingkar timur selatan tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit dari APBN. Sebagai pendamping, pemda berkewajiban untuk mengalokasikan dana pembebasan lahan. Dari info yang diperolehnya, teranggarkan dana hampir Rp30 miliar untuk pembebasan lahan tersebut di APBD perubahan 2022.
“Sewaktu APBD perubahan 2022 dibahas, saya sudah meminta agar pembangunan jalan lingkar timur selatan ditangguhkan. Dana pembebasan lahannya jangan sampai masuk. Tapi kok sekarang malah muncul dengan mengorbankan yang lain,” ketusnya.
Dikatakan, banyak kebutuhan lain yang dianggapnya lebih penting dan harus diprioritaskan. Semisal perbaikan jalan rusak, melanjutkan pembangunan gedung setda di kompleks KIC yang mangkrak, pembayaran TPP (tambahan penghasilan pegawai) ASN yang justru malah ditangguhkan, dan item program lain yang sekarang dipangkas.
“Saya dengar ada 5 item kegiatan yang dipangkas hanya gara-gara pembebasan lahan jalan lingkar. Urgensinya apa sih jalan lingkar itu, sampai mengorbankan yang lain?. TPP aja bayarkan dulu. Kasihan mereka (ASN, red) sudah berkeringat. Saya merasakannya,” ucap pensiunan birokrat tersebut.
Terlebih Lili mendengar jika pembangunan jalan lingkar timur selatan tidak teranggarkan di APBN 2023. Karena pembebasan lahan tersebut sebagai pendamping agar APBN turun, maka ia menilai percuma jika dipaksakan untuk dilaksanakan sekarang ini.
“Kalau bicara 2024 ya lain cerita. Beda situasinya. Sekarang ini banyak yang lebih prioritas. Saya meminta agar lebih difokuskan pada peningkatan perkonomian masyarakat, fokus kepentingan publik. Tangguhkan saja. Tahun lusa juga bisa. Kenapa sih harus dipaksakan? Ada apa?,” pinta Lili.
Yang cukup mengherankan, politisi yang pernah menjabat kepala Dinas Tata Ruang Cipta Karya (DTRCK) ini mendengar, dana pembebasan lahan berkurang dari besaran APBD murni ke APBD perubahan. Pos anggarannya pun beralih dari PUTR ke DKPP setelah ramai diberitakan media.
“Setelah beralih ke DKPP jadi berkurang. Gak tau kepakai untuk apa. Ini kan jadi bahan pertanyaan,” pungkasnya. (deden)
ADISTA
26 Oktober 2022 at 08:43
Saya sangat setuju tolong pulihkan dulu rakyat kecil yang membutuhkan pengusaha kecil yang saat ini aga lumpuh yang di akibatkan bbm naik jangan ASN aja yang di perhatikan gajih di naikan ASN udah pasti tiap bulan dapat gaji, rakyat kecil pengusaha kecil dari mana apalagi semenjak bbm naik usaha aga lumpuh tolong di perhatikan terima kasih ..