Pinus

Pegawainya Dilaporkan LSM AKAR ke Kejaksaan Gara-gara Pinus, Ini Respon TNGC

oleh

KUNINGAN (MASS) – Polemik penyadapan getah pinus di kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), merembet ke ranah hukum. Pasalnya, LSM AKAR menempuh jalur hukum dengan melaporkan beberapa pihak, termasuk kepala desa penyangga Gunung Ciremai, beberapa pegawai Balai TNGC, dan pihak swasta. Baca: Karena beberapa pegawai BTNGC dilaporkan, kuninganmass.com mengkonfirmasi melalui Kepala Balai TNGC, Toni … Baca Selengkapnya

Tuding Kerugian Negara Lebih dari Rp 16 Milyar Pertahun Karena Penyadapan Pinus Ilegal; AKAR Laporkan Kuwu, Pegawai TNGC hingga Pihak Swasta ke Kejaksaan

oleh

KUNINGAN (MASS) – Pengiat Lingkungan AKAR dan Masyarakat Peduli Ciremai nampak mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Kuningan, Rabu (11/3/2026). Mereka, ternyata melakukan laporan dugaan tindak pidana korupsi oknum Kepala Desa, oknum PNS/ASN dari Balai TNGC dan pihak swasta dalam Kasus Penyadapan Getah Pinus Illegal di Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC). Ketua Umum AKAR, meski saat keluar … Baca Selengkapnya

Muncul Petisi Selamatkan Gunung Ciremai dari Komersialisasi Ilegal Berkedok Zona Tradisional, Menhut RI Diminta Tegas!

oleh

KUNINGAN (MASS) – Di tengah polemik penyadapan getah pinus di kawasan konservasi, muncul petisi “Selamatkan Gunung Ciremai dari Komersialiasai Ilegal Berkedok Zona Tradisional”. Petisi yang ditujukan ke Kemenhut RI, Gakkum Kemenhut dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) itu, tertulis dalam laman chage.org tempat petisi itu muncul, dibuat oleh Taufan Suranto, Kamis (26/2/2026) kemarin. Dalam keterangan … Baca Selengkapnya

Penyuluh Kehutanan TNGC Ceritakan Usulan Penyadapan Getah Pinus, Singgung Status Kehutanan dan Kewenangannya

oleh

KUNINGAN (MASS) – Menyikapi pemberitaan seputar pemungutan HHBK getah pinus, Penyuluh kehutanan TNGC, Nisa Syachera angkat bicara. Dikatakan, Taman Nasional Gunung Ciremai ditunjuk pada tahun 2004 atas usulan Pemerintah Kab Kuningan dan Kab Majalengka dengan dasar pertimbangan konservasi sumberdaya alam hayati dan daerah tangkapan air (water catchment area) bagi 5 kabupaten/kota yaitu Kuningan, Majalengka, Cirebon … Baca Selengkapnya

“Penegak Hukum Harus Segera Bertindak agar Permasalahan Penyadapan Getah Pinus Illegal di Kawasan Konservasi Segera Tuntas…”

oleh

KUNINGAN (MASS) – Menanggapi dinamika kasus penyadapan pinus illegal di Taman Nasional Gunung Ciremai. Bahwa dalam ilmu hukum ada asas Lex specialis derogat legi generali adalah asas hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis) dapat diartikan bahwa kalau bicara tentang Kawasan Pelestarian Alam atau Hutan Konservasi … Baca Selengkapnya

Kepala Desa dan KTH Temui Bupati, Klaim Didukung untuk Rampungkan PKS dengan TNGC Untuk Penyadapan Getah Pinus

oleh

KUNINGAN (MASS) – Polemik penyadapan getah pinus di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) terus bergulir. Sejumlah kepala desa bersama Kelompok Tani Hutan (KTH) dari desa-desa penyangga menggelar pertemuan dengan Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar, di Pendopo Kabupaten Kuningan, Selasa (24/2/2026) sore. Musyawarah dihadiri tiga kepala desa, yaitu Kepala Desa Puncak Tatang Mustafa, Kepala Desa … Baca Selengkapnya

Sanksi Hukum bagi Pelaku Perusakan Hutan

oleh

KUNINGAN (MASS) – Indoenesia dianeugerahi alam yang sangat kaya dan beragam. Kekayaan alam ini sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa harus dijaga dengan sebaik-baiknya demi keberlangsungan seluruh makhluk hidup. Salah satu kekayaan alam Indonesia adalah hutan. Pengertian hutan menurut Encyclopedia Britannica adalah sistem ekologi yang kompleks dengan pohon yang merupakan bentuk kehidupan yang paling dominan. … Baca Selengkapnya

Beda dengan Dadan, Suwari Sebut Penyadapan di Kawasan Konservasi Tetap Dilarang, Ini Penjelasannya!

oleh

KUNINGAN (MASS) – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Kuningan Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian SH MH tegas mengatakan bahwa secara hukum, penyadapan getah pinus di zona tradisional untuk tujuan komersial tetap dilarang karena tidak termasuk dalam kategori pemanfaatan tradisional untuk kebutuhan sehari-hari. Hal itu disampaikan Suwari, menanggapi pernyataan pakar hukum, akademisi yang juga dikenal Pembina Paguyuban … Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Sebut HHBK Getah Pinus adalah Hak Legal Masyarakat, Bukan Ancaman Konservasi

oleh

KUNINGAN (MASS) – Pakar hukum konservasi Dr H Dadan Taufik S Hut SH MH MKn yang juga akademisi dan dosen, angkat bicara perihal polemik pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) khususnya penyadapan getah kayu di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai.   Ia mengatakan, kemitraan konservasi menurutnya justru menjadi jalan tengah, antara perlindungan hutan dan keberlanjutan … Baca Selengkapnya

Bantah Stigma “Maling” di Polemik Penyadapan Getah Pinus, Papay Sebut Warga HHBK Sudah Terverifikasi, Ungkap Peran Aktif Menjaga Kawasan

oleh

KUNINGAN (MASS) – Polemik pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), khususnya penyadapan getah pinus di zona tradisional kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, terus bergulir. Adanya  tudingan ilegal dan stigma “maling” yang dialamatkan kepada warga desa penyangga, dibantah aktivis sosial Asep Susan Sonjaya Suparman, akrab disapa Asep Papay. Dikatakannya, fakta di lapangan menunjukkan proses kemitraan konservasi … Baca Selengkapnya