Optimalisasi Pengawasan Peraturan Bupati Terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Oleh DPRD Kabupaten Kuningan yang Profesional
KUNINGAN (MASS) – Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang kemudian diperbarui dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 ( revisi kedua UU Desa ), posisi desa telah mengalami transformasi fundamental menjadi subyek hukum yang mandiri dan setara dengan institusi pemerintahan lainnya. Dengan demikian desa bukan lagi sekedar administratif di bawah Kabupaten maupun Kecamatan, … Baca Selengkapnya