KUNINGAN (Mass) – Menanggapi isu koalisi pasangan Pilkada 2018 yang berasal dari PDIP dengan Partai Golkar, ternyata disambut baik Ketua DPD Partai Golkar Kuningan, H Yudi Budiana. Bahkan, Yudi menilai apa yang disampaikan Ketua DPRD Kuningan, Rana Suparman SSos soal Pilkada itu cukup realistis untuk di Kuningan.
“Kami sih merespon positif apa yang pak Rana katakan. Memang itu realistis untuk Kuningan. Apalagi, kalkulasinya seperti yang diutarakan pak Rana. Kalau mau koalisi, tentu kami menyambut baik,” katanya ketika dikonfirmasi awak media, Rabu (6/4).
Akan tetapi kata Yudi, bagi Partai Golkar sendiri memang sudah mempunyai mekanisme tersendiri pada saat momentum menjelang Pilkada. Terlebih, saat ini Partai Golkar belum menentukan calon.
“Tahapan itu kan dimulai dari penjaringan hingga penyaringan. Patokannya dengan melihat hasil survey seperti yang pernah dilakukan pada pilkada lalu. Kita melihat hasil survey, dari sisi figur mana yang dianggap laik dengan menilai segala aspek. Nah setelah itu kita sandingkan dengan figur dari partai lain,” bebernya.
Menurutnya, untuk Partai Golkar sendiri memang realistisnya itu maju dengan berkoalisi. Ditambah, hal tersebut akan disiapkan dengan melihat hasil survey.
“Jika hasil survey bagus, maka tidak menutup kemungkinan dishare-kan dengan partai koalisi,” katanya.
Bahkan saat ini, pihaknya telah mendapat kabar bahwa, Golkar di tingkat pusat berencana akan memberikan kewenangan ke daerah dalam urusan pilkada maupun pileg. “Kita bersyukur Golkar sudah rekonsiliasi dan mendaftarkan ke Kemenkumham. Struktur kita di atas akan menghargai daerah. Karena memang yang tahu persis itu daerah. Apalagi ada calon (ketua DPP baru, red) yang ingin melakukan desentralisasi, baik dalam hal pimpinan daerah termasuk caleg,” jelasnya.
Dirinya juga menyampaikan, dalam politik itu bersifat cair dan dinamis. Jadi, ketika muncul isu rencana koalisi dengan partai-partai lain bahkan koalisi antara PDIP-Golkar, baginya merupakan salah satu hal yang realisitis dan perlu disambut baik.
“Memang, Golkar itu partai pemenang pemilu kedua pada tahun lalu. Dilihatnya dari perolehan suara, bukan dari raihan kursi di parlemen daerah. Dengan adanya wacana koalisi PDIP-Golkar, artinya kami diperhitungkan untuk bersama-sama membangun Kuningan,” katanya.
Soal pelaksanaan Musda di Kuningan, Yudi mengaku belum tahu persis apakah bakal digelar musda ataupun tidak. Sebab, resistensi pelaksanaan musda di daerah dinilai cukup tinggi, berbeda halnya dengan musda provinsi yang dinilai tidak terlalu resisten.
“DPD-DPD di tingkat kabupaten/kota itu sekarang ini rata-rata sudah diperpanjang masa jabatannya 1,5 tahun. Nah, sisa waktu 3,5 tahun habis periode ini apakah tidak resisten apabila digelar Musda, lalu apakah akan menimbulkan persoalan di daerah ketika pilkada sudah dekat,” tanyanya dengan nada sedikit serius.
Namun, dirinya berkeyakinan masalah tersebut telah dipikirkan oleh elit Golkar. Sebab, pelaksanaan pilkada di sejumlah daerah sudah cukup dekat yakni Tahun 2017 dan Tahun 2018, ditambah jumlah kabupaten/kota se Indonesia mencapai kisaran lebih dari 500 daerah.
“Apakah memungkinkan untuk melakukan konsolidasi sehingga pengurus yang sekarang diperpanjang saja? Kita lihat endingnya seperti apa. Yang jelas, secara yuridis formal sekarang saya sah sebagai ketua DPD,” pungkasnya.(andri)
