KUNINGAN (MASS) – Bupati Acep Purnama SH MH angkat bicara soal polemik rencana pembangunan jalan lingkar timur selatan. Menurut Acep, yang tidak faham tidak peru berkomentar.
“Pada siapapun juga, pada pihak-pihak yang tidak memahami, (mohon) untuk tidak berkomentar dan tidak berpolemik, apalagi di media. Mengundang multitafsir (pada masyarakat),” ujarnya sembari menyebut urgensi pembangunan ini untuk warga Kuningan, Selasa (1/11/2022) kemarin.
Acep menjelaskan, rencana pembebasan lahan ini sudah direncanakan sejak tahun 2021. Makanya, tidak heran anggaranya-pun sudah ditetapkan bersama.
“Bersama DPRD yang terhormat, kita tetapkan (di APBD) 2022 (sebesar) 30 Milyar untuk pembebasan lahan. Dan ini sudah terkordinasikan antara pemda dan kementrian PUPR dan Menko Marves,” ujar politisi PDIP tersebut.
Suami Ika itu menjelaskan, pembebasan lahan mulai dari penetapan lokasi, perubahan trase dan lain sebagainya sudah terkoordinasi dengan Pemprov, karena memang harus mendapat persetujuan gubernur.
Penetapan lokasi itu, bukan hanya Pemprov tapi juga melibatkan Korwil ATR/BPN. Dan itu semua, lanjut Acep, sudah diselesaikan semua. Saat ini, tinggal menunggu penetapan besaran penggantian.
“Penaksiran sedang berlangsung, terkait kondisi tanah, berapa penetapanya. Kalo diatasnya ada bangunan penetapannya (melibatkan) DPKPP. Dan kalo ada pohon (di atas tanahnya), (sedang) pengkajian dari dinas pertanian dan ketahanan pangan. Jadi apanya yang kurang, semua sedang berlangsung berjalan sesuai prosedur,” tegasnya.
Jika ada yang berpendapat kalo pembangunan itu tidak tercantum dalam APBN pusat, lanjut Acep, tinggal tunggu saja dan tidak usah berpolemik.
Yang pasti, kata Acep, pihaknya sudha berkomunikasi dengan pusat. Pusat siap membangun daerah. Namun, pemda wajib menyediakan (membebaskan) lahan.
Ditanya soal pengalihan anggaran dari Dinas PUTR ke DPKPP, Acep mengatakan itu sesuai saran dari DPRD. Namun sebenarnya, sempat dicantumkan anggaran pembebasan lahan di PUTR itu, mencontoh dari yang sudah ada seperti jalan lingkar timur utara.
“Tidak ada penambahan anggaran 30 Milyar. Yang sudah terpakai, dibawah 800 juta,” kata Acep menjawab “prasangka” bahwa itu anggaran baru, sekaligus soal anggarannya sudah terpakai.
Acep mengaku, seharusnya memang Juli sudah terserap. Tapi itu juga hal yang sulit, karena masih mengkondisikan ruas jalan yang akan terpakai sampai sekarang,
“Adapun belum terselesaikan, kita selesaikan,” imbuhnya.
Untuk anggaran sendiri, Acep menjamin itu masih kurang. Bahkan, rencanaya tahun depan akan ditambah lagi untuk pembebasan lahan.
Saat ini, sedang berlangsung penaksiran. Dan ATR/BPN dilibatkan untuk kajian dan memberi rekomendasi teknis.
“Kita mulai pembahasan ini tahun 2021. Sehingga saya terimakasih atas kesadaran atas kemajuan bersama, mereka (masyarakat) rela menandatangani persutujuan (pembebasan lahan)z Dan itu tolong dihargai,” ujar Acep.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Ir Usep Sumirat juga sempat menjami bahwa pemda dan pemerintah pusat ada komunikasi.
“Pembahasan itu ada Pak Ridwan (Keplaa PUTR), bahkan Pak Ridwan (membahasnya) dengan UPT teknisnya,” sebut Ir Usep.
Sebagai Kepala Bappeda, dirinya juga mengaku tahu pembahasan tersebut. Pada September lalu, dirinya terlibat dalam pembahasan bersama deputi pengembangan infrastruktur tata ruang Menko Marvest.
“Terakhir, bulan Oktober ini Pak Ridwan berkomunikasi langsung P2JN, UPT KemenPUPR yang melaksanakan (pembangunan nanti). Termasuk (UPT ini) yang dulu (pengerjaan jalan) lingkar utara,” imbuhnya.
Di akhir, dirinya menjamin bahwa semua sudah clear, sudah verifikasi termasuk oleh BPKP. Saat ini, tinggal dilengkapi saja, khususnya pengadaan tanahnya. (eki/deden)
Tonton : https://www.instagram.com/tv/CkV9tLEoxqy/?utm_source=ig_web_copy_link
Tonton : https://www.instagram.com/tv/CkZ98cfIPzc/?utm_source=ig_web_copy_link
