KUNINGAN (MASS) – Pihak Kecamatan baik Cilebak maupun Subang ternyata belum menerima laporan resmi terkait ‘penjualan’ air dari Desa Cilebak ke Desa Pamulihan Kecamatan Subang.
Hal itu diutarakan baik Camat Cilebak Dedi Setiadi S Sos yang didampingi Kasi PPM Abidin saat ditemui di kantornya, Rabu (18/11/2020) siang. Juga diutarakan Camat Subang Nana Kusmana di sore harinya.
Dedi Setiadi, yang baru ditugaskan di Cilebak sekitar 9 bulanan itu menyebut, memang belum menerima laporan resmi dari pihak desa, maupun dari desa penerima yang ada di luar wilayahnya.
“Bagusnya sih, kita mengetahui secara resmi baik dari Kecamatan Subang maupun dari Cilebak. Kita menyaksikan kerjasama antardesa, karena itu akan jadi catatan kita, jika nanti ada perselisihan atau apa,” jelasnya.
Namun, pihak Kecamatan Cilebak mengaku, secara pengerjaan sudah mendengar adanya pengerjaan tersebut.
“Kebetulan, waktu itu ada Kuwu Pamulihan dan Kuwu Cilebak. Katanya Pamulihan mau kerjasama dalam rangka memenuhi kebutuhan air masyarakat pemulihan. Tapi kami tidak terlalu jauh, karena posisinya bukan fasilitasi atau apa,” sebut Abidin di depan Camat.
Adapun pihak Kecamatan Cilebak, diakui Dedi secara informal sudah mengirimkan sinyal bahwa persoalan air ini harus berhati-hati, terutama perihal pemenuhan di Desa Cilebaknya sendiri.
Meski saat ini sedang musim penghujan, harus dipikirkan matang-matang saat kemarau.
“Cuman saya titip, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai pak kuwu ngabubungah ke saya, karena keadaan bisnis. Jangan sampai kebutuhan air di Cilebak kurang,” jelas Camat Cilebak.
Saat ditanyai perihal prosedur apakah kebijakan desa harus kesepakatan bersama BPD, dirinya mewajibkan.
“BPD harus tahu, karena menyangkutnya kerjasama antar desa,” sebut Dedi.
Hal yang hampir serupa memang diutarakan Camat Subang, Nana. Meski tidak ada laporan resmi, Nana mengaku sudah menerima SPK dari pihak ketiga dengan Pamulihan, serta menunjukannya pada kuninganmass.com sore itu. (eki)
