KUNINGAN (MASS) – Inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan Bupati Kuningan ke Puskesmas Darma menyoroti berbagai masalah dalam pelayanan kesehatan di daerah. Anggota DPRD Kabupaten Kuningan, Satria Rizky Utama, S.E., menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem kesehatan, terutama terkait anggaran obat dan pelayanan BPJS.
“Saya melihat banyak keluhan masyarakat terkait stok obat yang sering kosong di Puskesmas, padahal anggaran yang dialokasikan setiap tahunnya mencapai miliaran rupiah. Ini harus ada transparansi,” ujar Satria dalam podcast bersama Kuningan Mass yang diupload pada Jum’at (14/3/2025).
Ia menjelaskan, anggaran untuk pengadaan obat di Kabupaten Kuningan pada tahun 2025 mencapai sekitar 15 hingga 17 miliar rupiah. Namun, masih banyak keluhan dari masyarakat yang harus membeli obat di luar karena stok di Puskesmas tidak tersedia.
“Misalkan seseorang datang ke Puskesmas dengan lima resep obat, tapi yang tersedia hanya dua. Yang tiga lainnya harus dibeli di apotek dengan biaya sendiri. Bagaimana dengan masyarakat kurang mampu? Ini tidak bisa dibiarkan,” tambahnya.
Selain masalah obat, ia juga menyoroti pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah, terutama bagi pasien BPJS. Satria menegaskan, tenaga kesehatan harus mengutamakan pasien tanpa mempersulit mereka dengan birokrasi yang berbelit.
“Saya tekankan, kalau ada pasien datang dalam kondisi darurat, layanilah dulu. Jangan ditanya dulu soal BPJS atau biaya umum. Ini menyangkut nyawa manusia,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, ada lebih dari 200 jenis penyakit yang harus ditangani di Puskesmas sebelum dirujuk ke rumah sakit. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami sistem ini, sehingga menambah beban rumah sakit.
“Solusinya adalah edukasi yang lebih luas kepada masyarakat, sekaligus evaluasi sistem distribusi obat agar tidak ada lagi kasus kekurangan stok. DPRD akan terus mengawal hal ini agar pelayanan kesehatan di Kuningan lebih baik,” tutupnya. (argi)
Selengkapnya, tonton disini :
