KUNINGAN (MASS) – PKKM yang berlaku sampai tanggal 8 Februari nanti, masih belum ada titik terang akna diperpanjang atau tidak.
Namun yang pasti, dunia pendidikan terutama sekolah formal hingga kini masih menerapkan sekolah daring.
Menyikapi hal itu, anggota DPRD Kabupaten Kuningan Sri Laelasari mengaku sebenarnya khawatir.
Anggota Dewan Dapil 1 Kuningan itu, khawatir jika kedepannya akan menghasilkan apa yang disebutnya ‘Zonk Generasi’.
“Pembelajaran daring tentu ada positif negatifnya. Ada aturan juga dari pusatnya. Tapi dari ini banyak sekali dikeluhkan,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Yang mengeluh, disebut politisi Gerindra itu orang tua. Mereka lebih repot ketika anak-anaknya belajar di rumah.
Selain itu, dirinya juga mengkhawatirkan tentang gadget yang digunakan anak.
“Gadget ini sudah jadi pembahasan lama. Apalagi dengab adanya gadget inu, anak lebih condong ke game nya,” imbuhnya.
Selain itu, dirinya juga khawatir akan jaringan internet yang kadang menampilkan iklan-iklan yang tidak baik.
Sedangkan orang tua pun, tidak mungkin bisa mengawasi langsung selama 24 jam penuh.
“Orang tua kan harus kerjain yang lain. Apalagi, kalo punya anak dua (atau lebih, red), repot sekali,” imbuhnya.
Sebab, lingkaran yang buruk bisa terjadi jika terus-terusan daring dilakukan. Selalu ada resiko berupa kekerasan pada anak. Juga tidak adanya pembentukan karakter.
“Saya berharap pemerintah segera adanya ketegasan. Karena kalo anak-anak terlalu lama di skeolah juga tidak akan kenal lingkunagn sekolah, tidak kenal temannya, sahabatnya. Berakibat buruk baik manusianya dan segi sosialnya,” tuturnya panjang lebar.
Dirinya juga menyebutkan beberapa keluhan lain seperti di daerah pinggiran susah sinyal, atau memang orang tuanya tidak mengerti digital. Belum lagi keluhan dari gurunya.
Di hadapan wartawan, dirinya berjanji akan merumuskannya bersama kepala dinas serta anggota DPRD lainnya.
“Saya khawatir generasi selanjutnya. Sudah setahun kita belajar online. Saya khawatir Zonk generasi,” pungkasnya.
Sementara itu, sejak lama para guru juga ingin KBM secara langsung. Tapi pemerintah belum mengijinkan. (eki)
