KUNINGAN (MASS) – Plt. Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan, Beni Prihayanto SSos MSi, memaparkan capaian sebagaian program 100 hari kerja Dirahmati (Bupati Dian Rahmat Yanuar dan Wakil Bupati Tuti Andriani) dalam diskusi yang diselenggarakan Warung Rakyat di Gedung Raksawacana, Minggu (1/6/2025).
Menurut Beni, program 100 hari kerja tersebut merupakan bagian dari visi besar “Kuningan Melesat” yang dibagi ke dalam beberapa sektor utama. Diantaranya infrastruktur, pertanian, layanan publik, pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan, tata kelola pemerintahan dan keagamaan, keterbukaan informasi publik, ketahanan pangan, serta pelestarian lingkungan hidup.
“Meski baru memasuki 100 dari 1.852 hari masa kerja, beberapa program prioritas telah menunjukkan hasil signifikan. Mungkin hanya 5 persen tapi Alhamdulillah ada target yang tercapai,” ujarnya.
Beni menyampaikan, capaian utama seperti sektor infrastruktur. Target awal perbaikan jalan sepanjang 100 kilometer berhasil dilampaui dengan realisasi mencapai 136 kilometer, atau lebih dari 100 persen.
Bukan hanya itu, menurutnya Disnaker juga menunjukkan pencapaiannya. Target sekitar 1.000 lowongan kerja, telah terserap sebanyak 1.755 tenaga kerja yang tersebar di 40 perusahaan.
Selain itu, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), pelayanan cepat satu jam berhasil memproses sebanyak 74.852 dokumen. Sementara itu, PDAM menargetkan pemasangan 100 kran gratis, terealisasi mencakup 85 untuk masyarakat miskin, 13 mushola, dan dua pesantren.
Lebih lanjut, masalah Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang sempat tertunggak selama enam bulan, kini telah diselesaikan secara menyeluruh.
“Untuk kedepannya Pak Bupati sudah menyampaikan, tidak ada lagi TPP yang tertunda,” lanjutnya.
“Beberapa target yang sudah tercapai ini merupakan hasil kerja sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak. Kami bukan Superman, tapi Super Team,” tambahnya.
Diskusi tersebut turut dihadiri, oleh Ormas, LSM, Aktivitas Mahasiswa serta tamu undangan lainnya. Yusuf, salah satu audiens menyampaikan tanggapannya terkait data penyerapan tenaga kerja. Ia mempertanyakan angka 1.755 orang tersebut memang merupakan hasil dari program 100 hari kerja atau akumulasi dari program sebelumnya.
Selain itu, Yusuf menyoroti rendahnya Upah Minimum Regional (UMR) di Kuningan yang dinilai belum layak, bahkan beberapa rumah sakit besar seperti KMC disebut masih membayar karyawan di bawah UMR. Ia meminta agar Dinas Tenaga Kerja benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pelindung hak-hak buruh, bukan justru berpihak pada pengusaha.
“Saya beberapa kali audiensi dengan Disnaker terkait permasalahan itu, tetapi di Kuningan mereka lebih memilih pengusaha daripada memberikan hak koperasi untuk tenaga kerjanya,” tuturnya.
Menanggapi hal itu, Beni menegaskan bahwa data penyerapan tenaga kerja yang dipaparkan merupakan hasil evaluasi kinerja dari dinas terkait yang rutin dilaporkan kepada pemerintah daerah.
“Sekarang Bupati sudah mencoba mempercepat pembahasan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sedang dikaji di tingkat provinsi. Hal tersebut dilakukan agar para investor yang telah menyiapkan lahan dan investasi tidak terkendala oleh status kawasan yang belum pasti.
Terkait UMR, Beni mengakui bahwa Kuningan memang masih memiliki UMR yang tergolong rendah dibandingkan daerah lain. Ia menyebut bahwa rendahnya UMR justru menjadi salah satu alasan investor tertarik berinvestasi di Kuningan.
Ia juga telah meminta Dinas Tenaga Kerja untuk menurunkan petugas pengawas ke lapangan guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan upah minimum.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Kuningan menunjukkan keterbukaan terhadap kritik dan evaluasi publik.
“Ini baru 100 hari, masih ada ribuan hari ke depan untuk mewujudkan Kuningan yang benar-benar melesat,” pungkasnya. (didin)
Video: https://www.youtube.com/live/HzmxtyQM0k4?si=9x5FDvrjiaWhroAr
