KUNINGAN (MASS) – Salah satu Indikator Kesejahteraan rakyat yang secara kasat mata dapat diukur adalah dengan melihat ketersediaan dan terpenuhinya kebutuhan dasar dan pokok bagi setiap manusia, yaitu kebutuhan pangan, sandang / pakaian dan kebutuhan papan / perumahan. Setelah terpenuhinya kebutuhan akan pangan dan sandang, maka pemenuhan akan kebutuhan rumah yang layak dan sehat merupakan hal primer ketiga yang mutlak diperlukan bagi setiap manusia untuk tumbuh, berkembang serta meningkatkan kualitas dan eksistensinya untuk melahirkan generasi selanjutnya yang lebih berkualitas.
Rumah merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia memiliki arti sebagai tempat untuk melepas lelah, beristirahat setelah penat melaksanakan kewajiban sehari-hari, sebagai tempat bergaul dengan keluarga, sebagai tempat untuk melindungi diri dari bahaya, sebagai lambang status sosial, tempat menyimpan kekayaan (Azwar, 1996).
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 dan pasal 28 H Amandemen UUD 1945, rumah adalah salah satu hak dasar setiap rakyat Indonesia, maka setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 4 tahun 1992 mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.
Survei Sosial Ekonomi nasional (SUSENAS) merupakan kegiatan survei rutin yang dilakukan BPS Kabupaten Kuningan setiap tahunnya yang bertujuan untuk mengetahui atau mengukur sampai sejauhmana tingkat kesejahteraan rakyat yang tinggal di wilayah Kabupaten Kuningan.
Dalam kegiatan SUSENAS, selain informasi sosial ekonomi, kesehatan dan pendidikan masyarakat, secara implisit didalamnya terdapat berbagai pertanyaan untuk menggali informasi seputar perumahan ditinjau dari berbagai aspek mulai dari kepemilikan, luas, sampai kelengkapan fasilitas dan kualitas bangunan yang ditinggali atau dikuasai. Melalui data hasil oleh SUSENAS pula bahkan dapat diketahui proporsi pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan yang layak dan sehat.
Data terakhir (Tahun 2017) menunjukkan bahwa rata – rata perkapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan perumahan, bahan bakar dan air sebesar Rp. 126.778, – atau sekira 16,84% dari total pengeluaran perkapita sebulan. Angka ini jauh lebih tinggi dari rata-rata pengeluaran perkapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan sandang / pakaian, alas kaki dan tutup kepala yang mencapai Rp. 15.700,- atau hanya 2,09% dari total pengeluaran perkapita sebulan. (Kabupaten Kuningan Dalam Angka, 2018)
Sementara berdasarkan Data SUSENAS 2017, secara kuantitas dari jumlah rumah tangga yang sudah memiliki / menguasai perumahan, 82,78 % diantaranya menguasai rumah milik sendiri, 2,87% masih menyewa / mengontrak dan selebihnya sebanyak 14,35% rumah tangga tinggal di perumahan dengan status bebas sewa dan lainnya. Melihat presentasi kepemilikan rumah oleh rumah tangga yang cukup tinggi (82,78%) menggambarkan pemenuhan akan kuantitas perumahan dengan jumlah rumah tangga di Kabupaten Kuningan Sudah cukup baik.
Setelah ditinjau dari segi kuantitas jumlah perumahan cukup tinggi, selanjutnya penilaian kesejahteraan penduduk dalam bidang perumahan ditinjau dari segi kualitas dan fasilitas perumahan yang dimiliki/ dikuasai. Sampai sejauhmana derajat kualitas rumah menurut aspek kesehatan dan kelayakan serta luas rumah perlu ditinjau lebih dalam.
Berbicara mengenai rumah layak huni dan rumah sehat, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan ketentuan dan Parameter yang dipergunakan untuk menentukan rumah sehat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan kesehatan perumahan, meliputi 3 lingkup kelompok komponen penilaian, yaitu :
1) Kelompok komponen rumah, meliputi langit-langit, dinding, lantai, ventilasi, sarana pembuangan asap dapur dan pencahayaan.
2) Kelompok sarana sanitasi, meliputi sarana air bersih, pembuangan kotoran, pembuangan air limbah, sarana tempat pembuangan sampah.
3) Kelompok perilaku penghuni, meliputi membuka jendela ruangan di rumah, membersihkan rumah dan halaman, membuang tinja ke jamban, membuang sampah pada tempat sampah.
Dilihat dari jenis lantai, data terakhir menyebutkan hanya tinggal 0,71% rumah yang masih berlantai tanah, sementara 68,46% rumah sudah berlantai Marmer/ Granit/Keramik, 18,94% berlantai Parket/ Vinil/ Karpet/ Ubin/ Tegel/ Teraso, 11,44% berlantai Semen/ Bata Merah serta 0,46% rumah berlantai Kayu/ Papan. Semakin baik jenis lantai rumah yang dikuasai, dengan sendirinya tingkat kesejahteraan dan kesehatan penghuninya akan semakin baik.
Sementara itu menurut Winslow dan APHA (American Public Health Association) sebuah Rumah sehat harus memiliki syarat, antara lain:
- Memenuhi kebutuhan fisiologis antara lain pencahayaan, penghawaan (ventilasi), ruang gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan/suara yang mengganggu.
Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m². Sedangkan menurut Ketentuan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat) Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah. Aktivitas seseorang tersebut meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci dan masak serta ruang gerak lainnya. Dari hasil kajian, kebutuhan ruang per orang adalah 9 m² dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit adalah 2,80 m. Menurut Kementerian Kesehatan, rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat adalah jika penguasaan luas lantai per kapitanya minimal 7,2 m² (BPS, 2001).
Dalam hal ruang gerak / luas rumah, 97,04% rumah di Kabupaten Kuningan memiliki luas >7,2m2 Perkapita, dengan kata lain 97,04% perumahan di Kabupaten Kuningan sudah cukup memenuhi standar kesehatan dalam hal ruang gerak.
- Memenuhi kebutuhan psikologis antara lain cukup aman dan nyaman bagi masing-masing penghuni rumah, privasi yang cukup, komunikasi yang sehat antar anggota keluarga dan penghuni rumah, lingkungan tempat tinggal yang memiliki tingkat ekonomi yang relatif sama.
Keamanan, kenyamanan dan privasi dalam perumahan dapat diidentikan dengan ketersediaan ruangan dalam setiap rumah yang bisa dipergunakan oleh setiap penghuni rumah baik secara individu maupun bersama-sama.
Pada Tahun 2017, hanya ada 0,40% rumah tinggal yang memiliki khusus ruang tidur, yang ada biasanya ruang campuran yang digunakan untuk berbagai aktivitas termasuk tidur, biasanya berupa kamar kos-kosan. Sementara 99,60% rumah tinggal sudah memiliki ruangan khusus untuk tidur minimal satu buah.
Ketersediaan kamar mandi di dalam rumah sebagai prasyarat utama kesehatan juga sudah cukup memadai. Dalam tahun yang sama tercatat hanya 3,83% rumah tinggal yang belum memiliki kamar mandi di dalam rumah. Sementara 96,17% sisanya sudah tersedia kamar mandi di dalam rumah. (SUSENAS, 2017)
- Memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antar penghuni rumah dengan penyediaan air bersih, pengelolaan tinja dan air limbah rumah tangga, bebas vektor penyakit dan tikus, kepadatan hunian yang berlebihan, cukup sinar matahari pagi, terlindungnya makanan dan minuman dari pencemaran.
Ketersediaan air bersih dan sehat juga sangat menentukan derajat kesejahteraan dan kesehatan penghuni rumah. Jenis sumber air minum merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk, baik dilihat dari segi kesehatan maupun ekonomi. Dalam hal ini penggunaan sumber air minum dapat dijadikan petunjuk adanya perbaikan kesejahteraan penduduk.
Persentase rumah tangga yang menggunakan air minum bersih pada tahun 2017 di Kabupaten Kuningan telah mencapai 69,67. Artinya lebih dari 2/3 rumah di Kabupaten Kuningan sudah memenuhi syarat kesehatan dalam hal penggunaan air bersih.
Dalam hal pengelolaan tinja dan air limbah, indikator utamanya adalah Ketersediaan fasilitas mandi Cuci kakus (MCK) dan jenis kloset dan septic tank yang ada di rumah. Kepemilikan MCK mandiri di masing-masing rumah juga sudah sangat tinggi yaitu 93,80 persen pada tahun 2017 di Kabupaten Kuningan. 98,97 persen MCK tersebut menggunakan leher angsa sebagai closet dan 80,25 persen menggunakan tanki / IPAL sebagai tempat pembuangan akhirnya.
- Memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan baik yang timbul karena keadaan luar maupun dalam rumah. Termasuk dalam persyaratan ini antara lain bangunan yang kokoh, terhindar dari bahaya kebakaran, tidak menyebabkan keracunan gas, terlindung dari kecelakaan lalu lintas, dan lain sebagainya.
Termasuk dalam kategori ini adalah bagaimana kualitas dinding dan atap rumah yang dikuasai. Data Susenas 2017 menyebutkan bahwa 98,33% rumah yang ada di Kabupaten Kuningan memiliki atap yang terbuat dari genteng/ beton, dan masih ada 1,67% rumah yang beratap selain genteng dan beton.
Sementara ditinjau dari jenis dinding, di Kabupaten Kuningan pada tahun 2017 jumlah rumah dengan dinding tembok (permanen) mencapai 94,99% dan 5,01% sisanya adalah rumah dengan dinding semi permanen / bukan tembok.
Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dan juga merupakan determinan kesehatan masyarakat. Karena itu pengadaan perumahan merupakan tujuan fundamental yang kompleks dan tersedianya standar perumahan merupakan isu penting dari kesehatan masyarakat. Perumahan yang layak untuk tempat tinggal harus memenuhi syarat kesehatan sehingga penghuninya tetap sehat. Perumahan yang sehat tidak lepas dari ketersediaan prasarana dan sarana yang terkait, seperti penyediaan air bersih, sanitasi pembuangan sampah, transportasi, dan tersedianya pelayanan sosial (Krieger and Higgins, 2002).
Kualitas rumah yang baik terkait juga dengan beberapa faktor lainnya seperti pendidikan dari kepala rumah tangga, pengetahuan akan tata kelola rumah yang baik, kemampuan daya beli terhadap bahan bangunan yang berkualitas, kualitas infrastruktur penunjang serta kondisi geografis dari wilayah tersebut.
Artinya, bisa ditarik kesimpulan, bahwa kondisi mutu bangunan yang berkualitas, pengetahuan sanitasi yang baik dan perilaku hidup yang sehat dari masyarakat adalah prasyarat terciptanya rumah “sehat” bagi masyarakat. Dan rumah yang “sehat” mencerminkan tingkat kesejahteraan suatu wilayah.***
Penulis: Budi Setia Budi (Statistisi Pelaksana Lanjutan)
BIODATA PENULIS
Nama : Budi Setia Budi
Instansi : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Kuningan
Jabatan : Fungsional Statistisi Pelaksana lanjutan
No. HP/WA : 087786612412
Email : budi.setiabudi@bps.go.id
