KUNINGAN (MASS) – Kesan positif dan negatif soal pembangunan jalan baru, muncul dari legislatif. Hal itu, seperti disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan H Ujang Kosasih, Jumat (28/10/2022) kemarin.
“Itu kan di PU Fraksi-fraksi muncul, satu sisi apresiasi terobosan-terobosan (jalan lingkar timur, diapresiasi) terasa. Tentu harapan kedua jalan lingkar selatan juga begitu. Bisa lebih cepat. Tapi kita juga menyampaikan, kalo itu bisa dilakukan, kenapa jalan desa kabupaten juga tidak bisa dilakukan (masih rusak). Memang, perbaikanoleh pemerintah daerah di beberapa ruas jalan sedang dilakukan. Kita liat mudah-mudahan itu terealisasi,” ujar Ujang.
Ujang, menyampaikan hal tersebut sesaat setelah memanggil pihak eksekutif, mempertanyakan perihal rencana pembangunan jalan lingkar timur selatan.
“Tadi rapat sebenarnya tidak lengkap dari eksekutifnya, pak Sekda ada acara, Kadis Ridwan juga mendampingi yang dari pusat. Yang hadir pak kabidnya,” ujar politisi PKB tersebut.
Namun, dari pertemuan itu, ada beberapa kesimpulan yang diambil oleh DPRD. Pertama, dalam waktu seminggu kedepan tidak dulu ada tindaklanjut pelaksanaan pembebasan tanah, dihentikan dulu, menunggu kepastian.
“Kami minta kepada pemerintah daerah, mencari kepastian pada pemerintah pusat, apakah rencana pengalokasian anggaran untuk jalan lingkar ini, fix atau tidak,” terangnya.
Ujang menjelaskan, dari penjelasan pemda, anggaran pembebasan tanah senilai 30 Milyar itu masih tersimpan dan hanya terpakai untuk permulaan seperti perencanaan, pengukuran dan hal lainnya.
“Detailnyax komisi yang akan melakukan rapat kerja dengan PUTR, lebih detail lebih teknis. Namun, yang jelas sudah disampaikan itu (anggaran) masih ada, semula PUTR dialihkan DKPP. Ada pengurangan, diakui pak opik (BPKAD) juga, karena digunakan untuk persiapan,” tuturnya.
Saat ditanya adakah kejanggalan, Ujang mengatakan kalo saja mulus sesuai apa yang disampaikan sejak awal, kemunculan 30 M di APBD murni, maka yang dibayangkan di APBD perubahan ini ada 30 M atau 35 M (penganggaran baru). Karena totalnya harus 65 M.
“Karena di APBD perubahan rancangan tidak ada perubahan. Kami si mengusulkan ke eksekutif, segera pastikan (pembangunan jalan lingkar selatan timur), pastikan sebelum ketuk palu,” ujarnya.
Ujang mengusulkan, jika tidak ada kepastian, anggaran tersebut mending dijadikan SiLPA (Selisih Lebih Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran).
“Itu yang kami usulkan, kita nunggu ada gambaran kepastian seperti apa. Kita nunggu mudah-mudahan dalam seminggu kedepan ada gambaran kepastian, mudah-mudahan positif,” sebut Ujang,
Soal isu kaitan pembangunan jalan lingkar timur selatan dengan TPP, baca : https://kuninganmass.com/pembebasan-tanah-jalan-baru-lingkar-timur-tidak-ada-kaitan-tpp/
Kala ditanya perihal jalan lingkar timur selatan, jalur nasional, itu merupakan program nasional terkait Jalur Rebana. Dan Kuningan adlaah salah satu daerahnya, yang harus mensukseskan konsep pemerintah pusat.
“Kami memahami, menghormati itu, kita dukung kalo itu sebagai konsepsi nasional,” ungkapnya.
Namun, Ujang juga mengatakan bahwa ada telat soal pembebasan lahan. Harusnya Bulan Juli kemarin selesai, namun nyaranya sampai saat ini belum selesai.
“Informasi sepetti itu kan jadi polemik, mudah-mudahan pemda komunikasi dengan pusat, ini bagaimana kepastiannya bagaimana,” tegasnya.
Di akhir, Ujang juga ditanya perihal adanya pejabat yang memborong tanah jalan sebelum adanya pembangunan. Ujang mengatakan, hal seperti itu memang bukan soal profesioanl.
“Itu kan wilayah moral, bukan wilayah profesional. Tinggal pejabat itu punya perasaan. Nanti ada masyarakat (yang tanahnya sudah dibeli) tahu, masyarakat merasa terbohongi. Tapi, Ada yang begitu ?” ucap Ujang balik bertanya sembari mengatakan, masterplan jalan tersebut belum diterima DPRD. (eki/deden)
Video : https://www.instagram.com/tv/CkNqa7OowJj/?utm_source=ig_web_copy_link
