KUNINGAN (MASS) – Salah seorang peserta open bidding yang belum lama ini lolos 3 besar, tersandung masalah. Ini setelah kasus dugaan penyunatan dana banprov (bantuan provinsi) 2021 senilai Rp1,75 miliar muncul ke permukaan.
Peserta tersebut H Sanusi yang kini menjabat kabid di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Kendati oknum yang diduga mengondisikan penyunatan berinisial I (kasi, red), namun dalam program tersebut Sanusi berkapasitas sebagai koordinator.
Dari penuturan salah seorang ketua kelompok tani penerima bantuan, program bantuan ini senilai Rp50 juta/kelompok untuk tanaman pangan. Programnya bernama Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Namun dalam pelaksanaannya, dari Rp50 juta tersebut dana yang ia terima hanya Rp30 juta.
“Jadi kami itu menerimanya dalam bentuk barang. Padahal seharusnya swakelola. Katanya sih biaya administrasi, buat yang ngawal turunnya dana tersebut. Yang ngaturnya ibu I,” ungkap pria yang enggan dipublis identitasnya itu.
Barang yang ia terima berupa bibit, pupuk, polybag dan lain-lain. Disayangkan olehnya, ukuran polybag disamaratakan 25 mm padahal untuk berbeda jenis bibit tanaman. Menurut dia, ukuran polybag sebesar itu mungkin cocok untuk tanaman pokcoy. Sedangkan untuk tanaman lain seperti tomat dan cabe, tidak cocok.
Dari keterangan yang kuninganmass.com peroleh, kelompok penerima bantuan sebanyak 35 kelompok, masing-masing Rp50 juta. Terdiri dari kelompok tani, pondok pesantren dan kelompok wanita tani.
Mantan Kepala Diskatan, Dr Ukas Suharfaputra, tidak tahu menahu soal dugaan penyunatan dana tersebut. Justru dulu sewaktu masih menjabat, ia menegaskan telah mengeluarkan surat edaran yang berisi larangan kepada bawahannya untuk melakukan praktek pungli.
“Karena rawan di lapangan, dan saya tidak mungkin mengawasi orang per orang, saya selaku kadis sudah mengeluarkan Surat Edaran untuk para Kepala Bidang, Kepala UPTD-BPP, dan para kelompok tani penerima bantuan. SE nomor 977/1.062/Diskatan/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan tanpa Pungli di Diskatan, tanggal 12 April 2021,” tandas birokrat yang kini menjabat asda II setda itu.
Meskipun saat itu menjabat kepala dinas, Ukas menjelaskan, kapasitasnya secara struktur pelaksanaan program tidak ada. “Program Banprov, Satuan Kerja langsung dari Propinsi,” jelasnya.
Ukas juga menyebutkan, dalam kegiatan tersebut seorang kabid berkapasitas sebagai koordinator sedangkan kasi sebagai pelaksana.
Sementara itu, Plt Kadiskatan, Beni Prihayatno MSi tidak mengetahui program tersebut. “Saya baru sebulan menjabat Plt, jadi belum tahu,” jawab Beni, Senin (6/12/2021).
Koordinator Program P2L yang juga Kabid Pengolahan dan Konsumsi Pangan, H Sanusi, yang sekarang lolos 3 besar open bidding belum bisa memberikan keterangan panjang lebar kala dikonfirmasi. Hanya saja terkait dugaan pemotongan, ia membantahnya.
“Besok aja (memberikan penjelasannya, red). Hari ini kebetulan saya ada acara di Cimahi, dan siangnya ada pembahasan raperda di dewan. (Yang jelas, red) tidak ada pemotongan,” tandas Sanusi Senin (6/12/2021). (deden)
