“RPJMD Harus dilengkapi Indikator Kinerja Utama yang Spesifik….”

KUNINGAN (MASS) – Fraksi Amanat Restorasi, gabungan antara PAN dan NasDem, meminta Pemerintah Kabupaten Kuningan lebih clear dalam menyusun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2025-2029.

Hal itu disampaikan Fraksi gabungan tersebut, dalam PU (Pandangan Umum) Fraksi yang disampaikan dalam Rapat Paripurna, Jumat (4/7/2025) kemarin. PU sendiri ditandatangani Ketua H Uba Subari dan Sekertaris Lin Yulianti MM.

PU Fraksi sendiri diberikan oleh setiap fraksi merespon nota pengantar Bupati Kuningan mengenai Raperda RPJMD, yang akan menjadi pedoman pembangunan selama Dian-Tuti memimpin Kuningan kedepan.

“Fraksi Amanat Restorasi Meminta agar dokumen RPJMD dilengkapi dengan indikator kinerja utama yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan berbatas waktu untuk setiap tujuan dan sasaran pembangunan. Tanpa indikator yang jelas, maka pengukuran keberhasilan menjadi lemah,” pinta Fraksi Amanat Restorasi.

Fraksinya memandang bahwa RPJMD merupakan dokumen fundamental yang menjadi pedoman arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Oleh karena itu, perumusan visi “Kuningan Melesat” perlu dijabarkan secara konkret, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat kabupaten kuningan.

“Kami mencermati dengan seksama bahwa visi Kuningan Melesat yang mengandung semangat Maju, Empowering, Lestari, Agamis, dan Tangguh, merupakan arah besar yang sangat idealis dan progresif. Hendaknya, idealisme tersebut harus diimbangi dengan realisme perencanaan, ketepatan indikator, kekuatan anggaran, dan komitmen implementasi,” ujarnya.

Berikut paparan lengkap Fraksi Amanat Restorasi:

Fraksi Amanat Restorasi menyoroti lima hal pokok yang perlu menjadi prioritas dalam RPJMD 2025–2029:

1. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, sebagai fondasi SDM unggul yang terbebas dari masalah stunting.
2. Penguatan ekonomi kerakyatan dan UMKM, untuk menjawab tantangan ketimpangan dan pengangguran salah satunya memalui peningkatan produktifitas pertanian.
3. Pembangunan infrastruktur wilayah secara merata, terutama akses jalan, air bersih, dan jaringan irigasi.
4. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, adaptif dan kolaboratif berbasis digital dan akuntabel.
5. Pengelolaan lingkungan hidup dan pariwisata berkelanjutan, sebagai keunggulan lokal kabupaten kuningan serta pengelolaan sampah berbasis komunitas dan desa.

Fraksi kami juga menyoroti lima hal dalam perencanaan program perangkat daerah hendaknya memperhatikan hal –hal dibawah ini :

1. Penjabaran Visi dan Misi pasangan Dirahmati (Dian Rahmat Yanuar dan Tuti Andriani) sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2025-2030.
2. Pelayanan dasar berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan memperhatikan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGD).
3. Memperhatikan basis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah
4. Penerapan sub urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi
5. Mendongkrak peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan ber-usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Fraksi kami juga menekankan seyogyanya pemerintah daerah memperhatikan isu strategis global dan isu strategis regional.

Kami menekankan bahwa setiap strategi pembangunan harus mampu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran secara nyata. Oleh karena itu, kami mendorong adanya program lintas sektor yang berpihak kepada kelompok rentan, difabel, perempuan, dan pemuda. Fraksi Amanat Restorasi meminta kejelasan dan proyeksi fiskal lima tahun ke depan agar rencana mulia dalam RPJMD dapat dicapai secara realistis.

Pendekatan inovatif dalam peningkatan PAD, pengelolaan aset daerah, serta kemitraan dengan sektor swasta perlu dikedepankan. Dalam visi “Kuningan Melesat”, Fraksi Amanat Restorasi berharap Perumda dan koperasi tidak hanya menjadi pelengkap pembangunan, melainkan motor penggerak ekonomi daerah. Hal ini perlu dituangkan dalam arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah dalam RPJMD. Kami mendorong agar sistem pengukuran kinerja (indikator, target dan baseline) dijelaskan dengan rinci, serta pelibatan masyarakat dalam pemantauan pelaksanaan program pembangunan lebih diperkuat.

Kami mendorong agar aspek “Maju” dalam visi ini benar – benar sampai pada kemajuan ekonomi yang kita harapkan bersama. Visi agung ini benar-benar ditunjang oleh infrastruktur yang merata, konektivitas antarwilayah, serta inovasi tata kelola transportasi yang baik. Pembangunan tidak boleh hanya terpusat di wilayah perkotaan, namun harus menjangkau desa-desa terluar dan tertinggal. Selain itu, daya saing daerah perlu ditingkatkan melalui digitalisasi layanan publik dan dukungan terhadap sektor produktif lokal.

Fraksi Amanat Restorasi menekankan bahwa semangat Empowering harus diwujudkan dalam bentuk program nyata yang mampu memberdayakan masyarakat, khususnya UMKM, petani, nelayan, perempuan, dan pemuda. Kami mengusulkan agar program pemberdayaan tidak bersifat karitatif semata, melainkan membangun kapasitas dan kemandirian ekonomi masyarakat. Pembangunan harus berpihak pada kelestarian alam kuningan yang kaya akan sumber daya air, hutan, dan pariwisata alam.

Kami memandang aspek “Lestari” perlu dituangkan secara operasional dalam bentuk kebijakan pelestarian lingkungan, pengelolaan sampah yang terintegrasi, serta pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Kami mendukung penuh upaya penguatan karakter religius masyarakat kuningan yang tercermin dalam program pembinaan keagamaan, peningkatan kualitas lembaga pendidikan keagamaan, serta penegakan etika publik. Aspek agamis ini juga harus menjadi fondasi moral dalam pengelolaan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi dan kolusi. Fraksi kami mengingatkan saudaraku kakak Bupati dan seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Kuningan agar bersikap adil kepada seluruh pemeluk agama yang ada, terimplementasikan pada program-program nyata dibidang keagamaan.

Fraksi Amanat Restorasi memandang cita-cita mulia pada ketangguhan yang dimaksud harus mampu menjawab tantangan zaman, termasuk resiliensi terhadap krisis ekonomi, kesehatan, dan bencana alam. Fraksi kami menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial yang inklusif.

(eki)