KUNINGAN (MASS) – Pasca adanya usulan Pansus untuk kasus gagal/tunda bayar proyek Pemda, “hutang” lain yang belum dibayarpun didikte oleh wakil ketua DPRD H Dede Ismail.
Ketua Gerindra itu mengatakan, “tunggakan” Pemda itu tersebar di banyak sektor. Menurut Dede Ismail, opsi terbaik saat ini memang Pansus atau sekalian pinjam ke lembaga keuangan (Bank).
Karena, lanjut Deis (sapaan akrabnya), belum dibayarnya proyek itu berimbas pada banyak hal termasuk kemiskinan ekstrim. Apalagi, bukan hanya proyek Pemda, sertifikasi guru pun belum terbayar.
“Guru pun belum dibayar, yang diduga dipakai terlebih dahulu untuk anggaran pemerintah daerah,” ujar Deis, sapaan akrabnya.
Deis mengatakan, dengan tidak adanya uang yang mengalir ke para penerima proyek dan sektor lainnya, juga berimbas pada putaran uang yang kecil termasuk di pedagang emperan atau kaki lima.
“Coba kita lihat pedagang makanan di seputar area Taman Kota ataupun Siliwangi, mereka semua menjerit lantaran sepinya pembeli yang diakibatkan oleh ditahannya Pemda melakukan kewajibannya,” kata Deis.
Kewajiban yang dimaksud, Deis merinci baik itu kegiatan fisik, TPP, Sertifikasi, dan THL termasuk anggaran di sekertariat DPRD dan dinas-dinas.
“Sejarah tercipta di Kabupaten Kuningan, baru tahun ini terjadi. Pandemi covid saja bisa kita atasi. tapi kejadian ini bukan kejadian biasa melainkan luar biasa. Andai semua fraksi sepakat mari kita lakukan opsi diatas dgn memanggil ulang TAPD dan Bupati,” tegas Deis.
Dengan dipanggilnya eksekutif itu, lanjut Deis, agar para eksekutir itu sadar dan melek bahwa kebijakan yang salah berdampak pada terpuruknya perekonomian masyarakat Kabupaten Kuningan.
“(Itu) Disebabkan putaran uang yang macet di Pemda hingga ratusan milyar,” tuturnya di akhir. (eki)
