KUNINGAN (MASS) – Anggota komisi 1 DPRD Kabupaten Kuningan Deki Zaenal Mutaqin, menjadi salah satu yang masih tidak puas atas paparan TAPD saat Rapat Dengar Pendaat (RDP) komisi akhir pekan lalu.
Bahkan, dalam rapat itu terjadi aksi gebrak meja yang disusul dengan aksi keluar ruangan terlebih dahulu oleh Deki, sebelum berakhirnya rapat.
“Saya ikut (RDP), dihadiri temen-temen mitra komisi 1, Pak Sekda juga hadir. Saya keluar terlebih dahulu, meninggalkan ruang rapat yang terhormat,” ujarnya membenarkan, Senin (24/1/2023) kemarin.
Deki menerangkan, bahwa apa yang diinginkannya saat itu adalah mendapat informasi secara terang benderang. Menurutnya, kasus gagal bayar ini bukan cuman berimbas pada pengusaha.
Dirinya percaya, para pengusaha yang belum dibayar itu punya kapasitas yang mumpuni sebagai mitra kerja. Namun, yang disorotinya bukan hanya pengusaha, melaikan bagaimana peredaran uang secara luas di masyarakat yang tersendat, akibat pembayaran yang mandek itu.
Deki menyebut, saat itu dirinya hanya meminta kejelasan, berapa jumlah sebenarnya karena ternyata belum ada review inspektorat, sampai uang apa yang akan dipakai untuk menyelesaikan gagal bayar tersebut.
“Jujur saya akui, (waktu itu) tensi saya agak naik. Kita ini legislatif, sejatinya berpolitik itu berkompetisi, Tapi ketika kita ngobrol (soal masyarakat) bicara, koalisi. Parlemen itu parley, ngomong, apa adanya, sesuai (artinya). Bukan legislatif rasa eksekutif,” ujarnya.
Dirinya mengaku, itu bukan tuduhan. Hanya mengingatkan jangan sampai terjadi legislatif rasa eksekutif. Di DPRD, Deki menyebut memang semua punya kewenangan, entah itu hak interplasi, hak angket sampai hak mengajukan pendapat.
Saat ditanya apakah dirinya belum puas, Deki mengiyakan. Legislator Gerindra itu bahkan meminta pimpinan komisi 1 untuk mengundang kembali. Tak hanya itu, Deki meminta untuk rapatnya terbuka, agar terang benderang karena masyarakat butuh kepastian.
Bukan hanya soal penyelesaian, Deki juga nengutarakan bahwa tidak puas soal paparan penyebab gagal hayar saat RDP kala itu. Apalagi menurutnya, Bappenda saat ini sudah berupaya seoptimal mungkin untuk arus kas pendapatan.
“Makanya a, untuk soal yang jadi perdebatan, coba tunjuk PR (Publik Relation) untuk menjelaskan, biar lebih terang benderang, bahwa ini begini. Memang, kerja kerja kerja itu (baik) tapi kita butuh jelaskan rencananya, programnya, impactnya,” kaya Deki.
Anggota Komisi 1 itu mengaku tidak sependapat dengan ketuanya soal hanya menunggu bulan April penyelesaian gagal bayar tersebut.
Meski sudah masuk di tahun politik, secara pribadi, Deki ingin kepentingan masyarakat tidak terganggu dengan situasi yang tidak jelas. Situasi tidak jelas itu, yang dimaksudnya adalah soal informasi.
“Kita harus betul-betul transparan sebagai panitia pemerintahan, jadi saya berharap bahwa sodara-sodara yang menganggap pansus ini belum dibutuhkan, beri penjelasan beri ketenangan (kepada masyarakat),” imbuhnya.
Di akhir, Deki juga mengatakan jangan sampai kejadian ini berulang. Menurutnya, momentum ini seharusnya dimanfaatkan untuk perbaikan kedepan.
“Bila perlu kita libatkan yang ahli, kalo dari luar, kenapa kita tidak undnag minta nasihat, minta bimbingan. Apa salahnya kita mengundang akademisi, perbankan, kenapa ini bisa demikian, arus kas bla bla bla. Beri penjelasan bagaimana penyelesaiannya,” ujar Deki sembari menekankan, teknis seperti itu salah satunya bisa ditempuh melalui Pansus. (eki)
Video :
