KUNINGAN (MASS) – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia menjadi hajat masyarakat dalam menentukan pembangunan daerah di 5 tahun kedepan dan KPU tentunya mempunyai peranan penting dalam perhelatan Pilkada serentak 2024.
Wakil Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kuningan, Younggy Septhandika menjelaskan dalam momentum pilkada serentak 2024 tahapan tahapan menuju pilkada sudah mulai dilakukan. Namun, dalam pelaksanaannya kental dengan penyelewengan kebijakan dan kongkalikong yang dilakukan oleh Komisioner KPU Kab. Kuningan.
Younggy, mengatakan hal itu pasca rekrutmen PPK yang dianggap sarat kepentingan politik. Bahkan, ia mempertanyakan netralitas komisioner KPU. Younggy mencontohkan salah satu kasuistik yang memantik kegaduhan adalah isu maraknya transaksional pada pra pengumuman.
“Di samping kami mendeteksi seringnya pertemuan politik yang dilakukan oleh para komisioner KPU Kabupaten Kuningan. Pertemuan-pertemuan politik tersebut banyak dilakukan diluar kota, hal ini menjadi tanda keruntuhan integritas komisioner KPU,” kata Younggy, Rabu (15/5/2024).
Harapan pilkada serentak 2024 yang jujur dan adil, lanjutnya, nampaknya hanya akan menjadi fatamorgana melihat situasi dan kelakuan komisioner KPU Kuningan yang begitu brutal.
Senada, Ketua Umum PD Pemuda Muhammadiyah Kuningan Mohamad Agung Tri Sutrisno,SH menyampaikan bahwa saat ini seluruh pengurus sedang mengumpulkan semua bukti kebrutalan yang telah dilakukan oleh Komisioner KPU Kuningan.
Langkah kongkret yang akan dilakukan oleh PD Pemuda Muhammadiyah Kuningan adalah melaporkan tindakan komisioner KPU Kuningan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pelanggaran etik.
“Apabila terjadi unsur pelanggaran hukum yang lain, maka Pemuda muhammadiyah akan menempuh jalur hukum. Tindakan tegas ini harus dilakukan segera demi terwujudnya Pemilu yang sesuai dengan asas LUBER JURDIL, tanpa noda etik yang dilakukan oleh Komisioner KPU Kuningan,” kata Agung. (eki)
