KUNINGAN (MASS) – Menutup akhir tahun, persoalan tata kelola hutan dan lereng Gunung Ciremai masih menjadi persoalan hangat yang banyak dipertanyakan masyarakat Kuningan. Agenda Bupati Kuningan menerima audiensi kelompok masyarakat yang menggugat kinerja Badan Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC) di tempat hiburan d’Jhon yang baru diresmikan, ditambah deretan bencana ekologis di berbagai daerah, krisis air yang kian terasa, hingga polemik pembangunan kawasan wisata terbesar bernuansa Jepang di lereng Gunung Ciremai, menjadi alarm keras bahwa ada yang keliru dalam cara negara dan daerah memandang hutan.
Dalam konteks ini, perbandingan antara model tata kelola kehutanan di Jepang dan kondisi di lereng Gunung Ciremai—khususnya kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC)—menjadi refleksi penting: apakah kawasan hutan dan lereng gunung benar-benar dijaga, atau sekadar dikelola sebagai komoditas ekonomi?
Hal-hal itulah yang dipertanyakan aktivis sosial sekaligus Inisiator Gerakan KITA Ikhsan Marzuki. Refleksi akhir tahun, kata Ikhsan, seharusnya tidak berhenti pada evaluasi administratif. “Kita harus jujur melihat ulang cara berpikir kita terhadap alam. Apakah hutan diposisikan sebagai sistem kehidupan, atau hanya sebagai latar ekonomi yang bisa dikapling pelan-pelan,” ujarnya.
Jepang: Ketika Ekologi Menentukan Batas Ekonomi
Jepang kerap dijadikan rujukan karena berhasil mempertemukan pelestarian hutan dengan kepentingan industri. Lebih dari 60 persen wilayahnya berupa hutan, namun tekanan eksploitasi dapat dikendalikan karena negara menetapkan batas yang tegas. Kawasan lindung tidak bisa dinegosiasikan, sementara eksploitasi kayu hanya boleh dilakukan di hutan produksi yang sejak awal memang dirancang untuk itu.
Sistem tebang pilih, rotasi panjang, serta kewajiban reboisasi dijalankan dengan pengawasan ketat oleh Forestry Agency of Japan, semacam BTNGC dengan cakupan lebih luas, yang berada di bawah Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan).
Menurut Ikhsan yang kebetulan sedang berada di Jepang saat dimintakan refleksi akhir tahun, dalam model Jepang, hutan pegunungan diperlakukan sebagai satu kesatuan ekosistem. Argumen kepemilikan lahan—negara atau pribadi—tidak pernah dijadikan pembenaran untuk melampaui daya dukung kawasan. “Prinsipnya sederhana namun tegas: ekonomi harus menyesuaikan diri pada ekologi, bukan sebaliknya,” tegas Ikhsan.
Ciremai: Ketika Zona Dilindungi Justru Ditekan
Kondisi berbeda terlihat di lereng Gunung Ciremai. Kawasan yang secara ekologis berfungsi sebagai daerah tangkapan air, penyangga kehidupan, dan pelindung dari bencana longsor, justru mengalami tekanan aktivitas ekonomi yang terus meningkat. Wisata alam berkembang pesat, bangunan penunjang bermunculan, bahkan di zona rehabilitasi yang seharusnya dipulihkan.
Ikhsan menilai, persoalan utama bukan sekadar pelanggaran aturan teknis, tetapi kekeliruan cara pandang. “Narasi yang sering dipakai selalu soal legalitas: ini bukan kawasan taman nasional, ini lahan milik pribadi. Padahal dalam perspektif ekologi, lereng gunung itu satu sistem utuh. Rusak satu titik, seluruh kawasan menanggung dampaknya,” tegasnya.
Menurutnya, praktik seperti ini menunjukkan bahwa batas ekologis kerap kalah oleh kompromi ekonomi dan politik lokal.
Wisata Alam atau Industrialisasi Lereng?
Di Jepang, wisata pegunungan dibatasi secara ketat: jumlah pengunjung dikontrol, infrastruktur bersifat ringan dan non-permanen, serta diarahkan pada edukasi lingkungan. Pendekatannya adalah membiarkan alam tetap menjadi subjek, bukan objek.
Sebaliknya, di kawasan Gunung Ciremai, wisata cenderung dimassalkan. Glamping permanen, restoran, bahkan pengembangan kawasan wisata terbesar dengan pembangunan hotel di lereng gunung, akses kendaraan intensif, dan modifikasi kontur lereng, menjadi pemandangan yang kian lumrah.
“Ini bukan lagi wisata alam, tapi industrialisasi lereng gunung dengan kemasan hijau,” kata Ikhsan. Ia menilai, masalah utamanya bukan pada konsep wisata, melainkan pada keberanian pemerintah menetapkan dan menegakkan batas. Jepang memilih membatasi demi keberlanjutan. Di Ciremai, batas itu sering kali dikompromikan atas nama investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Daya Dukung yang Diabaikan
Persoalan paling krusial adalah pengabaian daya dukung kawasan. Setiap izin mungkin terlihat kecil dan legal, tetapi akumulasi puluhan izin di kawasan yang sama menciptakan beban ekologis yang melampaui kemampuan alam untuk pulih.
Dalam model Jepang, ketika daya dukung terlampaui, aktivitas dihentikan. Di Ciremai, pelampauan daya dukung justru kerap “ditata ulang”, bukan dihentikan.
“Biaya ekologis dari kebijakan yang salah tidak pernah masuk hitungan PAD. Ia dibayar masyarakat dalam bentuk banjir, longsor, dan krisis air,” ujar Ikhsan. “Dan biaya itu jauh lebih mahal daripada keuntungan jangka pendek.”
Refleksi Akhir Tahun: Soal Pilihan dan Keberanian
Perbandingan tata kelola hutan pegunungan di Jepang dan kawasan Gunung Ciremai menegaskan bahwa masalah utama kita bukan kekurangan regulasi, melainkan kekurangan keberanian menegakkan batas. Jepang berhasil bukan karena hutannya lebih luas dan kuat, tetapi karena negaranya konsisten menjaga garis merah ekologi.
Ciremai hari ini menjadi cermin. Apakah kawasan konservasi benar-benar diposisikan sebagai sistem kehidupan, atau sekadar latar belakang indah bagi ekspansi ekonomi?
Menutup tahun ini, refleksi itu menjadi semakin mendesak. “Hutan dan lereng gunung bukan ruang kompromi kebijakan. Zona rehabilitasi bukan ruang negosiasi. Konservasi bukan ornamen pembangunan,” imbuh Ikhsan Marzuki.
Jika pelajaran dari Jepang terus diabaikan, lanjutnya, maka bencana ekologis di masa depan bukan lagi risiko, melainkan kepastian—harga mahal dari kegagalan menjaga hulu kehidupan.
“Akhir tahun seharusnya menjadi momentum untuk bertanya dengan jujur: apakah kita sedang membangun masa depan, atau justru sedang menggerusnya perlahan dari lereng gunung?” ujarnya menutup pernyataan dengan pertanyaan. (eki)
